Pemkab Cilacap Terus Berupaya Tingkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

CILACAP, RADAR BANYUMAS - Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Badan Kesbangpol Cilacap, berupaya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu serentak 2024.

Upaya tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Administrasi Partai Politik, Rabu sampai Kamis (30-31/8/2023).

Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Awaluddin Murri mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan karena Pemerintah Daerah perlu memfasilitasi partai politik (Parpol), dalam pengadministrasian dan penyusunan LPJ Bantuan Keuangan Partai Politik yang akuntabel. 

Sebelumnya, Pemkab Cilacap telah menggelontorkan Bantuan Keuangan (Bankeu) kepada sembilan Parpol yang mendapatkan kursi DPRD pada pemilu 2019 di wilayah Kabupaten Cilacap, dengan total bantuan Rp 2.918.784.000. 

BACA JUGA:Pemkab Cilacap Lakukan Upaya Percepatan Perekaman E-KTP untuk Pemilu 2024

BACA JUGA:Bangunan Atas Pasar Kroya Mulai Dibongkar, Pembangunan Masih Menunggu Anggaran

"Laporan pertanggungjawaban merupakan kewajiban partai politik sebagai penerima bantuan dari APBD dan harus disampaikan kepada BPK," kata Awaluddin.

Lebih lanjut, Awal menuturkan, bahwa implikasi dari bimtek ini adalah peningkatan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu 2024. Karena mayoritas penggunaan anggaran Bankeu Parpol diperuntukkan bagi pendidikan politik kepada masyarakat khususnya generasi millenial dan generasi Z.

"Mayoritas pemilih di Kabupaten Cilacap berasal dari generasi millenial dan Z, kami berharap Parpol turut membantu meningkatkan tingkat partisipasi melalui dikpol," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Cilacap, Taryo mengatakan, output terbesar dari penggunaan Bankeu Partai Politik adalah efektifitas pendidikan politik yang telah dilaksanakan. 

BACA JUGA:TPS Pilkades Kracak Bakal Ditempatkan per RW

BACA JUGA:Liga 2 Tinggal Menghitung Hari, Kesiapan Stadion Wijaya Kusuma Dipertanyakan

"Peserta Bimtek harus menyadari, bahwa sangkan paran dari berdirinya partai politik adalah untuk mendidik masyarakat. Untuk itu, tentu penggunaan bantuan dan penyusunan LPJ Bantuan Keuangan Parpol harus akuntabel," katanya. (ray)

Sumber: