Pemerintah Perbolehkan Masyarakat Disuntik Vaksin Nusantara, Ini Catatannya

Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. JAKARTA – Kementerian Kesehatan merespons pemakaian Vaksin Nusantara oleh beberapa pejabat. Masyarakat diminta memahami bahwa vaksin itu masih masuk tahap penelitian. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyampaikan, Vaksin Nusantara dapat diakses masyarakat. Namun, penyuntikan vaksin itu merupakan pelayanan berbasis penelitian secara terbatas. https://radarbanyumas.co.id/di-indonesia-tak-dipakai-turki-malah-dikabarkan-pesan-52-juta-dosis-vaksin-nusantara/ Masyarakat harus memahami risiko dari penyuntikan vaksin yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu. ”Masyarakat yang menginginkan Vaksin Nusantara atas keinginan pribadi nanti diberi penjelasan terkait manfaat hingga efek sampingnya oleh peneliti,” kata Nadia. Jika pasien setuju, Vaksin Nusantara baru bisa diberikan. Sejauh ini, pengembangan Vaksin Nusantara baru memasuki tahap penelitian. Penelitian tersebut berdasar nota kesepahaman atau MoU antara Kementerian Kesehatan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan TNI Angkatan Darat pada April lalu. Bunyi perjanjian itu adalah penelitian berbasis pelayanan menggunakan sel dendritik untuk meningkatkan imunitas terhadap virus SARS-CoV-2. Dia menegaskan bahwa Vaksin Nusantara tidak dapat dikomersialkan lantaran autologous atau bersifat individual. ”Sel dendritik bersifat autologous. Artinya, materi yang digunakan dari diri kita sendiri dan untuk diri kita sendiri,” jelas dia. Dengan demikian, produk vaksin itu tidak bisa digunakan untuk orang lain. ”Jadi, produknya hanya bisa dipergunakan untuk diri pasien sendiri,” tambah Nadia. Sebelumnya sejumlah tokoh seperti mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie hingga Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, pernah mendapat suntikan vaksin Nusantara. Selain itu, terdapat sejumlah anggota DPR RI yang juga menerima vaksin Nusantara yakni, Anas Tahir (PPP), Saleh Partaonan Daulay (PAN), Melki Laka Lena (Golkar), Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Firman Subagyo (Golkar), Saniatul Lativa (Golkar), Sri Meliyana (Gerindra), Arzeti Bilbina (PKB), Nihayatul Wafiroh (PKB), Robert Kardinal (Golkar) dan Adian Napitupulu (PDIP). (jpc)

Sumber: