"Saling Lempar" PGOT Masih Kerap Terjadi Meski Sudah Ada MoU

BANJARNEGARA – Pasca libur lebaran, keberadaan pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) di Banjarnegara meningkat. Selain kambuhan, mereka ditengarai merupakan kiriman dari daerah lain. Kasi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Dinsosnakertran) Banjarnegara Teguh Haryono tak memungkiri jika tren keberadaan PGOT pasca libur lebaran cenderung meningkat. Menurutnya, sebagaian besar karena mereka ingin mencari tambahan dengan mengemis. Mengingat saat ramadan dan lebaran banyak orang yang ingin memberikan sedekah. “Termasuk salah satunya zakat fitrah. Meski setiap hari selalu berkurang untuk jumlah PGOT, tetapi memang setelah lebaran lebih banyak,” kata dia, kemarin. ilustrasi-gelandangan Saat ini, selain menerima laporan dari masyarakat terkait keberadaan PGOT, pihaknya mengaku telah menyisir ke beberapa titik. Nantinya, PGOT tersebut diserahkan ke Panti Pamardi Raharjo di Pucang Kecamatan Bawang. Meskipun, kata dia, beberapa diantara PGOT tersebut sebelumnya telah dimasukkan ke panti itu. “Sebenarnya di panti sudah dibekali dengan beberapa keterampilan. Seperti menjahit, berdagang dan ketrampilan lainnya. Hanya memang karena sebagian bisanya cumin mengemis akhirnya setelah keluar kembali menjadi pengemis lagi,” terangnya. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Banjarnegara Aziz Achmad menambahkan, meski sudah ada MoU dengan beberapa daerah terkait keberadaan PGOT, namun sampai saat ini masih dijumpai saling lempar. Sebab, beberapa PGOT tersebut merupakan kiriman dari daerah lain. “Terbukti sebagaian justru tidak bisa bahasa jawa atau Indonesia. Hanya bisa bahasa sunda,” ujarnya. Lebih jauh, Aziz menuturkan kendala lain dalam penanganan PGOT yakni yang mengalami gangguan jiwa. Sebab, pasien yang masuk ke rumah sakit jiwa harus mempunyai alamat yang jelas. Padahal, sebagaian sudah tidak diketahui keluarganya. “Kalau nanti sudah sembuh, rumah sakit bingung mau dikembalikan kepada siapa. Makanya mereka harus ada yang menjamin. Untuk ini, kami sebenarnya sudah bekerjasama dengan pemerintah desa untuk mendeteksi keberadaan PGOT yang mengalami gangguan jiwa,” imbuhnya. (uje/nun)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: