Belasan Penyenggara Pilkada Purbalingga Belum Siap Rapid Test

RUTIN: Petugas kesehatan di tingkat kecamatan saat menjalankan rapid test di salah satu wilayah kecamatan. CAHYO/RADARMAS PURBALINGGA - Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Linmas Pemilihan Bupati (Pilbup) dan Wakil Bupati Purbalingga di salah satu wilayah menolak menjalani rapid test. Penolakan itu disebut-sebut dimotori seorang tokoh masyarakat desa setempat. Komisioner KPU Purbalingga Divisi Partisipasi Masyarakat, SDM dan Kampanye, Andri Supriyanto menolak menyebut desa dan tokoh masyarakat yang memotori penolakan rapid test tersebut. Namun sejumlah upaya seperti pendekatan telah dilakukan. Jika tetap menolak, maka bisa dicoret/ganti. https://radarbanyumas.co.id/satu-staf-positif-kantor-kpu-purbalingga-tetap-buka/ "Yang tidak mau ikut rapid test kami ganti. Yang rapid test hasilnya reaktif juga ditindaklanjuti dengan tes swab,” tutur Andri saat mengikuti Rapat Desk Pilkada di Gedung Ardi Lawet Pemkab Purbalingga, Rabu (11/11) sore. Lebih lanjut dikatakan, jika dalam satu TPS tidak ada KPPS, sesuai regulasi, KPU akan mengambil langkah dengan melibatkan personel TNI, Polri atau Aparatur Sipil Negara (ASN). “Kami masih melakukan pendekatan dengan pihak desa dan tokoh masyarakat yang menolak rapid tes. Mudah-mudahan bisa teratasi. Tapi bila tidak, alternatif pertama kita ganti anggota KPPS nya. Termasuk Linmas yang menolak,” tegasnya. KPU Purbalingga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) menggelar rapid test sejak 9 hingga 23 November 2020. Rapid test bagi penyelenggara pilbup masuk dalam regulasi yang ditetapkan, agar Pilbup tidak menjadi sebaran Covid-19. "Supaya semuanya aman, baik dari penyelenggara maupun dari warga masyarakatnya," tambahnya. Pjs Bupati Purbalingga Sarwa Pramana menegaskan, terhadap anggota KPPS dan Linmas yang menolak rapid test, harus diganti. Regulasi harus ditegakkan dan Pilbup sudah ditetapkan pemerintah, harus dijalankan dengan protokol Covid sesuai yang ditentukan. "Ingat, jangan sampai ada opini gara-gara Pilbup angka positif pasien terkonfirmasi Covid-19 naik. Pilbup harus berjalan dan kesehatan masyarakat juga harus terjaga,” katanya. Kepala Dinas Kesehatan Purbalingga drg Hanung Wikantono MPPM menyebut, rapid test terhadap penyelenggara Pilkada saat ini masih berjalan. Pihaknya secara rutin harian menerima laporan dari Puskesmas di wilayah yang menyelenggarakan rapid test. “Rata-rata 10 persen hasilnya reaktif. Nah, yang reaktif ini langsung dilakukan swab test,” jelasnya. (amr)

Sumber: