Guru Tamu Jadi Solusi Kekurangan Guru, Keterbatasan Anggaran Sekolah Jadi Kendala
Siswa SD calon peserta didik baru sedang mengerjakan tes AKAD SPMB SMP jalur prestasi.-Dinkominfo Kabupaten Purbalingga untuk Radarmas-
PURBALINGGA - Kekurangan guru yang terjadi di Kabupaten Purbalingga membuat sekolah kalang kabut. Sebab, sekolah kesulitan mengisi poisis guru yang kosong, karena sekolah tak lagi bisa mengangkat guru berstatus tenaga harian lepas (THL).
Hal itu diakui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (dindikbud) Kabupaten Purbalingga Tri Gunawan Setiadi.
"Ini menjadi perhatian kita bersama. Sebab, kami tak bisa berbuat banyak, karena aturan yang ada," katanya ditemui di ruang kerjanya.
Dia menyebutkan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tidak bisa untuk memberikan honor guru yang diangkat oleh sekolah. Sedangkan, sekolah dihadapkan kebutuhan mendesak untu pemenuhan guru mata pelajaran (mapel) atau guru kelas, yang kosong.
BACA JUGA:Purbalingga Masih Kekurangan 1.901 Guru Jenjang SD-SMP
"Cara satu-satunya adalah dengan mendatangkan guru tamu. Itu pun dengan penuh keterbatasan. Karena tidak bisa diberikan honor menggunakan uang BOS atau operasional sekolah," jelasnya.
Dia menambahkan, guru tamu hanya bisa diberikan honor menggunakan dana Komite Sekolah. Namun, lagi-lagi diakui olehnya untuk menggalang dana Komite Sekolah juga dihadapkan sejumlah kendala. Karena ketatnya aturan saat ini.
Ketua Komite SMPN 1 Purbalingga Indaru Setyo Nurprojo mengatakan, pihaknya harus memenuhi kebutuhan guru mapel atau kelas, karena merupakan kebutuhan mendesak.
"Akhirnya kami yang turun tangan memberikan honor untuk guru tamu. Itu pun banyak keterbatasannya," ujarnya.
BACA JUGA:Kekurangan Guru SD di Purbalingga Masih Berlanjut
Namun, Komite Sekolah terbentur ketatnya penggalangan dana dari masyarakat. Padahal, jika tidak diberikan honor dari Komite Sekolah, tak ada lagi dana yang bisa digunakan untuk guru tamu.
Dia menyebutkan, banyaknya guru yang memasuki masa pensiun tentunya tak bisa dibiarkan kosong posisinya. Sebab, hal itu bisa mengganggu proses belajar mengajar di sekolah.
"Ini membutuhkan perhatian bersama. Termasuk dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Karena, ini menyangkut Pendidikan generasi muda di Kabupaten Purbalingga," ujarnya. (tya)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

