Pengelolaan BLUD Disebut "Bermasalah", Realisasi PAD Masih Jauh Target

PURWOKERTO, RADARBANYUMAS.CO.ID - Pengamat Pariwisata dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Dr. Muhammad Yamin, M.Si, menyoroti permasalahan dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Lokawisata Baturraden.

Dalam tiga tahun terakhir, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari objek wisata yang dikelola BLUD tidak tercapai, menandakan adanya masalah dalam tata kelola.

"Saya menyoroti sistem legalisasi atau tata kelola pariwisata di Kabupaten Banyumas sedikit 'bermasalah' atau tidak berjalan dengan baik," ujar Yamin.

Seperti diketahui, sejak tahun 2022 sampai 2024 sekitar realisasi PAD Wisata yang dikelola BLUD hanya mencapai 43 persen dari total Rp118.023.844.446 target PAD dalam tiga tahun. Artinya ada sekitar 57 persen atau Rp 67,6 miliar potensi pendapatan asli daerah (PAD) yag hilang alias tak tercapai.

BACA JUGA:Tiga Tahun Dikelola BLUD, Rp 67,6 Miliar Potensi PAD Banyumas

BACA JUGA:Pengunjung Objek Wisata BLUD Turun 9 Persen

Yamin menambahkan meskipun Kabupaten Banyumas telah memiliki Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (Ripparkab), ketiadaan rencana aksi yang jelas menyebabkan ketidakpastian bagi pengelola wisata, baik dari sektor publik maupun swasta.

Yamin mengungkapkan pembentukan BLUD diharapkan mampu meningkatkan PAD, tetapi realisasinya masih jauh dari harapan.

Ia menyoroti tiga hal utama yang perlu diperbaiki. Pertama adalah sistem tata kelola yang dianggap kurang efektif.

"Ada yang salah. Perlu ada reorganisasi, pergantian pemimpin, atau pihak-pihak SDM yang tidak memiliki kompetensi atau profesionalisme," katanya.

BACA JUGA:BLUD Banyumas Target 8.000 Pengunjung Menara Teratai Saat Perayaan Malam Tahun Baru 2025

BACA JUGA:Pariwisata Banyumas Ditarget Rp 48 M, Kini Baru Rp 8 M, BLUD Hanya Janjikan Rp 20 M

Kedua, ia mempertanyakan apakah ada kenaikan harga tiket masuk yang diterapkan di objek wisata yang dikelola BLUD. Jika memang ada, kenaikan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan fasilitas agar pengunjung merasa mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan harga yang mereka bayar.

"Apabila tidak diimbangi, masyarakat jadi menilai bahwa kami membayar mahal tapi tidak sepadan," jelasnya. Ketiga, Yamin menyoroti kemungkinan kejenuhan masyarakat terhadap pariwisata di Banyumas yang cenderung terpusat di Baturraden.

Sumber: