Ketua RT Diminta Ikut Realisasikan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Ketua RT Diminta Ikut Realisasikan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Para anggota PKRT Kabupaten Purbalingga dan Kecamatan saat mengikuti Rakerda 1, Minggu 19 Januari 2025.-Amarullah Nurcahyo/Radarmas-

PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.CO.ID - Paguyuban Ketua Rukun Tetangga (PKRT) Kabupaten Purbalingga menggelar rapat kerja daerah Pertama (Rakerda 1), Minggu 19 Januari 2025. Dalam pembahasan program kerja, para Ketua RT diajak merealisasikan program pemberdayaan ekonomi.

Sekretaris Umum PKRT Kabupaten Purbalingga, Budi Rahardjo menjelaskan, agar terwujud pemberdayaan ekonomi, harus ada sayap organisasi yang beranggotakan para ketua RT aktif maupun mantan ketua RT.

"Adanya para mantan ketua RT direkrut lagi, agar saat pensiun dari ketua RT masih bisa berinovasi," tegasnya.

Mereka akan bergerak untuk membuka usaha, bisnis dan pemberdayaan ekonomi yang riil dan profit. Apalagi PKRT sudah memiliki mitra di instansi, lembaga dan legislatif di DPR RI.

BACA JUGA:Rapel Honor Tambahan Ketua RT di Purbalingga Akan Cair Oktober 2024

BACA JUGA:Ketua RT Punya Tanggungjawab Bantu Warga Kurang Mampu Ikut Jamkes Gratis

"Misalnya ada bidang usaha tertentu dari sektor pertanian, industri pengolahan dan lainnya. Sehingga akan memberikan hasil secara masif," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengingatkan agar PKRT selalu solid dan tetap meningkatkan kemampuan.

"PKRT tidak ada di semua kabupaten, Purbalingga sudah dikenal dan besar, maka harus bisa lebih baik lagi," tutur Tiwi.

Aqib Ardiansyah Anggota DPR RI sebagai salah satu mitra PKRT mendukung adanya peningkatan kesejahteraan para Ketua RT. "Ingin para Ketua RT kaya, sejahtera, kami siap memfasilitasinya," ujar Politisi Partai Amanat Nasional ini.

Untuk diketahui, Rakerda 1 PKRT Kabupaten Purbalingga digelar untuk merumuskan semua program kerja dan panduan untuk organisasi agar bisa berjalan lebih optimal. "Kami mengundang 40an tamu dari anggota PKRT ditambah undangan dari institusi terkait serta DPR RI," paparnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: