Ketua DPRD Banyumas Subagyo Siap Perjuangkan Bersama Untuk Kesejahteraan

"Karena harus melihat kemampuan daerah. Misal kita meminta insentif Rp 200 ribu, pemerintah tidak mampu Rp 100 ribu pun tidak apa-apa yang penting ada perhatian pemerintah kepada guru madrasah non ASN," tuturnya. 

Terkait dengan hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Subagyo, S.Pd.,M.Si mengatakan, pada prinsipnya orang bekerja itu harus sejahtera termasuk guru madrasah. Pihaknya bakal melakukan klarifikasi  ke Kantor Kementerian Agama soal besaran pendapatan guru madrasah non ASN.

"Saya akan berjuang bersama untuk kesejahteraan. Saya juga akan mencari format memperjuangkan apa yang mereka aspirasikan. Sepanjang ada aturan yang jelas, dewan memiliki fungsi budgeting. Tetap harus aturannya. Uang APBD tidak bisa diberikan begitu saja," ujarnya. 

Menurutnya, ia bakal berjuang agar paling tidak, ada insentif dari pemerintah daerah karena baik guru madrasah dan non madrasah  sama-sama mengabdi mencerdaskan anak bangsa. 

BACA JUGA:Alokasi Penerima Insentif Guru Ngaji Banyumas Tambah 250 Sampai 300 Orang

BACA JUGA:Asosiasi Guru Madrasah Minta Pemda Lebih Perhatian

"Selama ini tidak ada sentuhan APBD yang dialokasikan untuk guru madrasah non ASN. Kendalanya itu guru-guru madrasah ini dari swasta terus Kementerian Agama itu kan instansi vertikal sudah ada anggarannya sendiri tetapi kita melihatnya bukan dari sisi itu tetapi mereka adalah warga Banyumas yang BPJS tidak punya," ujarnya. 

Melihat bagaimana perjuangan dari guru-guru madrasah ia merasa terpanggil, karena ia juga mempunyai latar belakang dari dunia pendidikan. 

"Saya juga orang yang berasal dari habitat pendidikan, maka saya berempati dengan mereka. Akan saya perjuangkan, paling tidak dianggaran 2026 harus dialokasikan," pungkasnya.

Sumber: