Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem di Banjarnegara: Pemkab Berkomitmen Capai Target Nol Persen

BANJARNEGARA, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) BANJARNEGARA, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten BANJARNEGARA menunjukkan tren penurunan yang signifikan.

Pada tahun 2021, angka kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 3,95 persen atau 36.590 jiwa. Angka ini turun menjadi 1,53 persen atau 14.230 jiwa pada tahun 2022, dan kembali menurun menjadi 1,50 persen pada tahun 2023, dengan sekitar 14.010 jiwa penduduk yang masih masuk dalam kategori miskin ekstrem.

Saat ini, terdapat 44 desa miskin ekstrem yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Banjarnegara. Pj Bupati Banjarnegara, Muhamad Masrofi, menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi dari semua pihak untuk menyasar desa-desa yang menjadi lokus kemiskinan ekstrem.

Pemkab Banjarnegara berkomitmen untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem guna mencapai target nol persen yang ditetapkan pemerintah pusat pada tahun 2024.

BACA JUGA:Malu Hamil dari Hubungan Gelap, Seorang Ibu di Banjarnegara Bunuh Bayi di Kamar Mandi

BACA JUGA:Atap Balai Budaya Gumelem Wetan Hampir Roboh, Pj Bupati Banjarnegara Siap Cari Solusi

Upaya ini diwujudkan melalui pemenuhan 8 pelayanan dasar yang meliputi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), listrik, jamban, sarana air bersih, keluarga berisiko stunting, anak tidak sekolah, disabilitas, dan pengangguran.

Pemenuhan kebutuhan dasar ini dilakukan melalui kolaborasi dan intervensi dari berbagai sumber, seperti Dana APBD, APBD Provinsi, Dana Alokasi Khusus (DAK), APBD Desa, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Corporate Social Responsibility (CSR).

"Dengan kolaborasi dan sinergi yang optimal, kami berharap dapat mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem," ujar Pj Bupati Banjarnegara, Muhamad Masrofi, Jumat (5/7/2024).

Sekda Indarto, yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Banjarnegara, menegaskan bahwa akurasi data merupakan kunci keberhasilan dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem.

Oleh karena itu, verifikasi dan validasi (verval) data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) harus dilakukan dengan cermat.

"Saya menginstruksikan camat untuk terus memantau perkembangan verval di desa. Sementara itu OPD teknis yang bertanggung jawab atas penanganan kemiskinan ekstrem harus fokus pada desa-desa yang menjadi lokus kemiskinan ekstrem," ujar Sekda Indarto, Ketua TKPK Kabupaten Banjarnegara. (jud)

Sumber: