Masih Tergantung Pemerintah Pusat, Ketua DPRD Purbalingga Sebut Pemkab Tak Leluasa Menggunakan Anggaran

Masih Tergantung Pemerintah Pusat, Ketua DPRD Purbalingga Sebut Pemkab Tak Leluasa Menggunakan Anggaran

Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga HR Bambang Irawan, saat acara Silaturahmi dan Halal Bihalal di Kantor Kecamatan Bojongsari, Jumat, 26 April 2024.-PROKOMPIM UNTUK RADARMAS-

PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga masih tergantung alokasi dana dari pemerintah pusat. Termasuk anggaran pada tahun 2025 mendatang.

Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga HR Bambang Irawan mengatakan, dalam struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025, Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru sebesar 14 persen.

"RAPBD Purbalingga tahun 2025 masih sekitar Rp 2,1 triliun lebih. Namun, PAD-nya baru sekitar Rp 290 miliar atau 14 persen dari APBD," ujarnya dalam acara Silaturahmi dan Halal Bihalal di Kantor Kecamatan Bojongsari, Jumat, 26 April 2024.

Menurutnya, PAD yang didapatkan masih belum bisa mengimbangi. Sehingga, menurutnya masih butuh upaya keras dari Bupati Purbalingga dan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga.

BACA JUGA:Sat Pol PP Purbalingga Sasar Pedagang Miras, Ribuan Botol Disita

BACA JUGA:Selamat Tinggal Desa Tertinggal, Sudah Tidak Ada Desa Tertinggal di Kabupaten Purbalingga

Menurutnya, menjadi kepala daerah tidak mudah. Apalagi, keuangan Pemkab masih banyak bergantung pada pemerintah pusat. Sehingga, penggunaan APBD terikat  banyak aturan, serta tidak leluasa dalam penggunaannya.

Namun, menurutnya jika masyarakatnya guyub dan pemerintahnya guyub. Serta, bahu membahu bagaimana caranya kita menjadi lebih baik, menurunya Kabupaten Purbalingga akan bertem dengan kejayaannya.

Politisi asal Bojongsari ini berharap, desa-desa di Purbalingga bisa memanfaatkan potensi-potensinya, sesuai kearifan lokal masing-masing. Hal itu dilakukan, untuk mengangkat pendapatan daerah.

Dia mencontohkan, Kabupaten Musi Banyuasin (Sumsel) dan Kabupaten Badung (Bali), yang sudah tergantung pemerintah pusat, terutama dalam pendanaan.

BACA JUGA:Terkait Isu Penghapusan Pertalite, Organda Minta Ada BBM Setara Pertalite

BACA JUGA:Dinperindag Yakinkan Pertalite di Purbalingga Aman

Politisi PDIP ini mengungkapkan, potensi yang bisa digali di Kabupaten Purbalingga adalah pariwisata, terutama desa wisata.

Dia mencontohkan, Desa Banjaran yang tengah memaksimalkan potensinya melalui wisatanya. "Kini ekonominya menggeliat," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: