Pastikan Sesuai SOP, Kepala Dinpendukcapil Sidak Loket Pelayanan di MPP

PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.CO.ID - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinpendukcapil) Kabupaten Purbalingga Muhammad Fathurrohman, melaksanakan sidak pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Purbalingga, pekan lalu. 

Hal itu dilakukan memastikan bahwa pelayanan Adminduk berjalan dengan baik, cepat, dan nyaman bagi masyarakat. Dia memantau loket pelayanan Dinpendukcapil yang merupakan salah satu unit utama di MPP.

"Ini menjadi upaya strategis untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah. Khususnya dalam hal administrasi kependudukan yang sangat penting bagi warga Purbalingga," katanua.

Dia menjelaskan, tujuan utama monitoring ini adalah memastikan kualitas, kecepatan, dan kenyamanan layanan administrasi kependudukan. Serta, memastikanseluruh proses pelayanan telah sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) dan regulasi yang berlaku. 

BACA JUGA:SPMB di Purbalingga: Domisili Baru Atau Lama Akan Terdeteksi di Adminduk

BACA JUGA:Sehari Rata-Rata 100 Orang Pemohon Adminduk

"Kepatuhan terhadap SOP sangat penting untuk menjaga konsistensi, transparansi dan akuntabilitas pelayanan public," jelasnya.

Dalam kegiatan itu, dia juga mengidentifikasi hambatan atau kendala yang mungkin dihadapi oleh petugas maupun masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan. 

"Dengan mengetahui kendala tersebut, pihak dinas dapat merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan di masa depan," ujarnya.

Hasil sidak, dia tidak menemukan hal negatif. Hasilnya menunjukkan bahwa pelayanan Adminduk di MPP Purbalingga sudah berjalan dengan baik dan sesuai standar. 

BACA JUGA:Ratusan Pemohon Manfaatkan Layanan Adminduk di Desa Majatengah

BACA JUGA:Ratusan Orang Manfaatkan Pelayanan Adminduk di Kantor Dinpendukcapil Selama Libur Lebaran

Operator di Dinpendukcapil diklaim mampu memberikan layanan yang cepat dan nyaman, serta menjaga profesionalisme dalam melayani masyarakat. Kepatuhan terhadap SOP dan regulasi juga terlihat konsisten, yang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik.

Namun, beberapa kendala teknis dan administratif masih ditemukan, seperti keterbatasan fasilitas teknologi informasi yang mempengaruhi kecepatan proses input data dan pencetakan dokumen. 

Sumber: