CILACAP, RADAR BANYUMAS - Nelayan Cilacap keluhkan beberapa permasalahan yang dialami kepada Kantor Staff Kepresidenan (KSP). Permasalahan seperti BBM serta area tangkapan menjadi hal yang dikeluhkan.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cilacap, Sarjono mengatakan, pihaknya menyampaikan permasalahan seperti pengurangan BBM untuk kapal. Padahal menurutnya banyak kapal yang berasal dari luar Cilacap.
"Mestinya BBM ditambah karena banyaknya kapal, bukan malah dibatasi," terangnya, Rabu (26 Juli 2023).
Kemudian terkait perijinan, Sarjono menilai saat ini semua dokumen perijinan dilakukan di tingkat pusat. Terlebih banyaknya dokumen yang harus diurus. Di mana untuk satu kapal sampai 8 dokumen, melalui tahapan kepengurusan yang rumit.
BACA JUGA:BBM Subsidi Nelayan Dikurangi, Nelayan Cilacap Perjuangkan Nasibnya
"Kalau bisa disederhanakan saja, cukup di tingkat daerah saja, toh nantinya pendapatan bisa untuk daerah, nelayan di sini juga akan terima manfaatnya," bebernya.
Selain itu, kondisi kolam Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap (PPSC) yang semakin dangkal. Sementara kondisi eksisting dermaga PPSC semakin overload karena saking banyaknya kapal yang masuk.
"Pengerukan kolam katanya mau dilakukan, kemudian pembangunan kolam tambat labuh juga, akan tetapi hingga saat ini belum ada realisasinya," imbuhnya.
BACA JUGA:Potensi Gelombang Tinggi Sering Terjadi, Ratusan Nelayan ikuti SLCN
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, semua keluhan yang disampaikan, akan ditindaklanjuti kepada kementerian terkait.
"Nanti akan kita tindaklanjuti, yang bisa memerintahkan adalah Presiden jadi nanti semua kontrol ada di kepala staff, kita buat grub WA dengan para nelayan untuk mengontrol, biar tidak datang pergi lalu hilang," jelasnya. (Jul)