PURBALINGGA,RADARBANYUMAS.CO.ID- Usai bergabung menggelar aksi di pusat Jakarta, lebih dari 300 guru non Inpassing dalam naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga mendapat titik terang. Yaitu sudah didukung Kementerian Keuangan dan dalam proses validasi data semua guru di Forum Guru Sertifikasi Non Inpassing (FGSNI).
Pengurus FGSNI Kabupaten Purbalingga, Miftahul Munir, Kamis 29 Juni 2023 sore menjelaskan, meski sudah ada titik terang dan menunggu validasi data, ia dan rekan guru lainnya tetap mempertanyakan kepastian turunnya SK Inpassing itu.
"Inpassing yaitu upaya penyetaraan profesi guru negeri maupun swasta. Artinya, tidak akan ada lagi dikotomi guru negeri dan guru swasta," katanya.
Pihaknya selalu berkoordinasi dengan pengurus di pusat. Karena harus dikawal dengan maksimal dan tahun ini harus sudah ditetapkan SK Inpassing.
BACA JUGA:Puluhan Guru FGSNI Purbalingga Kembali Ke Jakarta Desak SK Inpassing
Sementara itu kabar terbaru dari pengurus FGSNI pusat, Presiden RI sudah mengetahui dan tidak akan menelantarkan guru non Inpassing. Kemudian sudah bersurat ke Kementerian Keuangan RI.
"Kementerian Keuangan sebenarnya sudah memiliki anggaran yang cukup untuk membayar SK Inpassing. SK Inpassing akan ditandatangani jika Menkeu menyetujui anggaran. Namun harus tetap dikawal," tegasnya menyitir pernyataan Ketua FGSNI Pusat.