PURBALINGGA,RADARBANYUMAS.CO.ID- Tahun 2023 ini Kabupaten Purbalingga digelontor Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dari Pemerintah Pusat. Dukungan anggaran itu untuk percepatan penurunan stunting (anak gagal tumbuh) dan KB yakni Rp 12 miliar.
Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsosdalduk KBPPPA) Purbalingga, Eni Sosiatman menjelaskan, anggaran bisa dialokasikan untuk membantu penurunan stunting seperti jambanisasi, bedah rumah, pembangunan saluran air bersih rumah tangga dan sebagainya.
Ia juga mengapresiasi progres penurunan angka stunting di Purbalingga dinilai cukup baik yakni kisarab 16 persen. "Tahun ini anggaran dari pusat ditambah untuk lebih dari 2.000 pendamping lapangan di wilayah," katanya, Minggu 24 Juni 2023.
Angka tersebut sudah mendekati target nasional stunting tahun 2024 yakni 14 persen. Untuk membantu penurunan ini BKKBN RI telah membentuk Tenaga Pendamping Keluarga (TPK) di tiap daerah. "Purbalingga saat ini memiliki TPK 769 Tim. Masing-masing tim terdiri 3 orang. Mereka bertugas melakukan pencegahan dini terhadap keluarga yang berpotensi melahirkan anak stunting," tambahnya.
Ia memperkirakan jumlah penduduk Purbalingga yang mencapai lebih dari 1 juta jiwa, maka ada 7.000 orang menikah per tahun dan 5.000 kelahiran pertama. TPK akan bertugas mendampingi mereka yang akan menikah, hamil/akan melahirkan.
"Semua yang mau nikah 3 bulan sebelumnya harus dilakukan pemeriksaan seperti bentuk tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas dan Hb (Hemoglobin). Kalau tidak memenuhi syarat bukan dilarang nikah, tetap dinikahkan tapi sebelum hamil ada perlakuan khusus dengan menstabilkan Hb agar tidak melahirkan stunting baru,” tuturnya.
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga, Suroto mengatakan, pola asuh memiliki peranan penting dalam mencegah anak terkena stunting atau gagal tumbuh akibat kekurangan gizi.