PURWOKERTO - Kepala Bapeddalitbang Kabupaten Banyumas Kristanta mengatakan, penanganan stunting di Kabupaten Banyumas perlu kerja keras semua pihak yang terlibat.
Beberapa kebijakan terkait penurunan stunting di Kabupaten Banyumas sudah pihaknya siapkan, baik dalam bentuk RPJMD maupun penetapan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Selain itu, berbagai program penanganan stunting di seluruh OPD terkait harus disinergikan dengan 15 desa lokus yang telah ditentukan.
"Pemkab Banyumas telah memilih 15 desa lokus dengan 29 indikator sebagai penentunya. Desa lokus diampu oleh setiap OPD yang terlibat penanganan stunting.
Permasalahan yang dihadapi antara lain masih kurangnya edukasi terkait KB, rendahnya (pemberian) ASI ekslusif, belum semua balita imunisasi lengkap, akses air bersih belum maksimal, serta rumah tangga yang mengolah limbah masih rendah, pernikahan dibawah umur masih tinggi,” tuturnya.
BACA JUGA:Sudah Mulai Membuahkan Hasil, Stunting Di Kabupaten Banyumas Turun 5 Persen
Sementara itu, Bupati Banyumas Achmad Husein menuturkan, penurunan angka prevalensi stunting harus menjadi target kinerja seluruh jajarannya.
“Saya minta seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan stakeholder terkait untuk bisa terus merumuskan target tersebut. Sehingga, kalau saat ini masih 16,6 persen, artinya harus berhasil menurunkan 2,6 persen, untuk menuju tahun 2024 dengan target sebesar 14 persen, bahkan lebih kecil lagi,” terangnya.
Atas hasil tersebut, bupati memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan penanganan stunting.