PLTU Jateng 2 Adipla Klaim Sudah Penuhi Tuntutan

CILACAP-Tuntutan warga Bunton dalam aksi demo yang dilakukan Senin (28/11) sore ke DPRD Cilacap dinilai sudah dilakukan PLTU Jateng 2 Adipala. General Manager PT Indonesia Power Mulyadi Koto mengatakan apa yang menjadi tuntutan para pendemo sebenarnya sudah dilaksanakan oleh PLTU Jateng 2 Adipala di Desa Bunton. Kepada Radarmas, Selasa (29/11) Mulyadi Koto menjelaskan, jika yang disoal terkait dampak polusi dari aktivitas PLTU. Maka pembangunan PLTU Jateng 2 Adipala sudah sesuai mekanisme yang berlaku. Bahkan, bukan soal izin namun amdal juga sudah terpenuhi sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan sekarang setiap tiga bulan sekali amdal tersebut dilakukan pengecekan. “Tujuannya supaya analisi dampaknya tidak bergeser. Artinya PLTU beroprerasi sesuai dengan standar yang berlaku. Karena itu bukan hanya saat dibangun namun juga setelah beroperasi,”kata dia. Dia mengungkapkan, sejak tahun 2007 pengajuan izin sudah diajukan dan tahun 2008 izin tersebut sudah keluar. Ditambahkannya, PLTU Jateng 2 Adipala membangun sendiri dermaga bongkar muat batu bara. Hal ini sesui dengan keputusan Dirjen Perhubungan Laut. untuk dermaga bongkar muat seperti batu bara memang tidak diperkenankan untuk aktivitas nelayan. Sebab, berbahaya. “Nah yang digunakan PLTU hanya sebagian kecil pantai. Sehingga nelayan juga masih mendapatkan akses,” beber dia. Dia juga menjelaskan jika ada yang mempersoalkan akses warga Bogemanjir, PLTU Jateng Adipala 2 sudah membangun akses jalan yang lebih bagus dari jalan sebelumnya. Jalan tersebut melingkar di sisi pagar PLTU hingga menyambung ke jalan Akses Road PLTU Jateng 2 Adipala. “Dan hal itu sudah kami serahkan kepada warga. Sehingga jika ada kerusakan maka harus dilihat sebabnya. Karena PLTU membangun akses jalan tersebut murni untuk masyarakat Bogemanjir,” terangnya. Mulyadi Koto juga memaparkan Coorporate Social Responbility (CSR) sudah dilaksakan sejak awal pembangunan. Dahulu, memang berada langsung dibawah PLN. Namun, sekarang sudah diserahkan kepada PT Indonesia Power. “Agar tepat sasaran, maka kami melakukan pemetaan terhadap kebutuhan serta volume yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan skala prioritas. Kami pun sudah mempunyai program CSR yang akan diberikan sesuai dengan perencanaan yang sudah kami miliki,”terang dia. Ketika ada masukan atau kritik, manajemen menganggap itu menjadi bahan pertimbangan. Dia mengaku butuh masukan dari masyarakat. Karena itu, dia juga sudah sering melakukan koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat. “Dan kami akan menjawab semua apa yang sampaikan secara tertulis sesuai keinginan agar jawaban disampaikan secara tertulis,”terang dia. Sebelumnya petani dan nelayan yang mengaku berasal dari Bunton menggelar demo ke DPRD Cilacap untuk meminta agar PLTU Bunton mau menjawab tuntutan yang diajukan secara tertulis, Senin (28/11). (yan/ttg)