Sehingga, pihaknya menyarankan perlu adanya team work yang bekerja keras agar dapat menyajikan data yang valid dan akuntabel yang dapat menjadi pedoman penggalian sumber-sumber pendapatan daerah.
"Disamping itu juga perlu memaksimalkan pengelolaan pajak sehingga wajib pajak secara sadar membayar pajak dan retribusi tidak dirasakan sebagai sebuah beban," kata Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Teguh Dwiyanto ST.
Fraksi Gerindra mendukung langkah Pemerintah Daerah yang memprioritaskan belanja perubahan APBD tahun 2022 untuk penanganan dampak covid-19 utamanya penanganan gizi buruk, dan pemulihan ekonomi sektor ketenagakerjaan, UMKM, kepariwisataan dan pertanian.
Pihaknya juga sepakat pemeliharaan berkala dan rutin jalan merupakan prioritas belanja pada perubahan APBD 2022.
BACA JUGA:Dua Pengedar Obat Tanpa Izin Edar Diamankan Polresta Banyumas
"Mohon penjelasan berapa target ruas jalan yang akan dilaksanakan beserta jumlah anggaran," kata Juru Bicara Fraksi Gerindra Yuniarti menanyakan.
Fraksi PKS mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pendataan kepada masyarakat tidak mampu yang belum tercover oleh BPJS sehingga Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bisa terserap secara optimal. Sehingga dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tidak banyak terserap untuk pembiayaan di Rumah Sakit.
Fraksi Amanat Nasional memandang perlunya disampaikan target-target, indikator-indikator, pada paparan rancangan Perubahan KUA PPAS dan Rancangan APBD Perubahan.
BACA JUGA:Saat Dugaan Bungker Rp 900 Miliar Ferdy Sambo Menyeruak, 'Saya Sudah Mengonfirmasi'
Fraksi Persatuan Demokrat menghimbau agar pemerintah daerah, tetap berupaya lebih maksimal di dalam penyusunan perubahan RAPBD, dengan menyesuaikan sumber pendapatannya, dan lebih diprioritaskan pada kegiatan pelayanan publik, serta diupayakan untuk lebih tepat sasaran, tepat guna, tepat anggaran, dan tepat waktu.