Menlu Yakinkan Kondisi ABK WNI Masih Selamat

[caption id="attachment_102729" align="aligncenter" width="500"] KRI Ahmad Yani tiba di Pelabuhan Malundung, Tarakan, Kaltara, kemarin (31/3). Kedatangan kapal militer Indonesia dari Surabaya, Jatim ini belum diketahui tujuannya, apakah untuk sekadar latihan militer atau untuk membebaskan 10 ABK Brahma 12 di perairan Filipina.[/caption] Tetap Tutup Mulut Soal Negosiasi dan Penyelamatan JAKARTA- Upaya penyelamatan 10 anak buah kapal warga negara Indonesia (ABK WNI) masih belum mencapai titik konklusi. Sampai saat ini, pemerintah masih dalam kondisi siap siaga untuk menyelamatkan korban sandera oleh kelompok Abu Sayyaf tersebut. Sayangnya, pemerintah masih tutup mulut terkait rencana apa yang mereka simpan. Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menjelaskan, pihaknya terus melakukan komunikasi intensif dalam tiga hari terakhir terkait upaya penyelamatan 10 ABK WNI. Begitu juga dengan menteri Indonesia lain yang terkait. Hal tersebut dilakukan agar langkah yang dilakukan benar-benar efektif. "Komunikasi saya dengan Menlu Filipina (Jose Rene Almendras, Red) sangat intensif. Sejak pagi ini saya sudah beberapa kali melakukan telepon secara personal dengan dia. Terkahir saya berbicara pukul 16.30," ujarnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin malam (31/3). Terkait kondisi WNI, dia mengindikasikan bahwa saat ini semua sandera masih dalam keadaan selamat. Dia pun mengaku bahwa informasi mengenai pergerakan dan posisi para korban terus diperoleh dari berbagai sumber. "Kami terus melakukan komunikasi kepada pihak keluarga ABK mengenai hal tersebut," imbuhnya. Sayangnya, dia menolak untuk meberikan informasi detil mengenai opsi apa yang terbuka atau akan diambil. Dia hanya mengaku bahwa pihaknya terus melakukan penjajakan terhadap opsi terbaik. Opsi tersebut dijajaki berdasarkan prioritas pemeirntah yakni keselamatan  ABK WNI. "Dukungan Pemerintah Filipina sangat krusial bagi upaya yang akan kita lakukan. Indonesia menghargai kerja sama dan dukungan yang baik yang diberikan Pemerintah Filipina sejauh ini," terangnya. Jawa Pos pun terus mencoba mengonfirmasi beberapa rumor mengenai kasus tersebut. Misalnya, kabar bahwa hari ini (1/4) menjadi tenggat waktu pembayaran tebusan terhadap perompak. Sayangnya, Retno sama sekali tidak merespon pertanyaan tersebut. Dari Istana, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan bahwa pemerintah masih akan menunggu tindakan lebih lanjut dari pemerintah Filipina. "Kita bersabar menunggu, dan masih koordinasi dengan pemerintah Filipina agar ada jaminan warga negara kita yang ditawan segera bisa diebaskan," terangnya di kompleks Istana Kepresidenan kemarin (31/3). Selain itu, pemerintah juga tidak akan berbicara mengenai tebusan yag nilainya mencapai 50 juta Peso. "Pemerintah tidak mau ditekan dan tidak mau kemudian kalau harus membayar 50 juta peso," lanjut politikus PDIP itu. Baik tekanan oleh para pelaku atau milisi yang ada did belakangnya. Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso menjelaskan, pihaknya masih terus berkomunikasi dengan Perwakilan BIN Luar Negeri (Perbinlu) did Filipina. Informasi-informasi yang didapat langsung diteruskan kepada pemerintah, termasuk dnegan TNI. "Keselamatan sandera adalah propritas utama," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Secara politis, tutur Sutiyoso, tidak mudah untuk membuat opsi menyerang langsung. Pun demikian apabila Filipina  menolak tawaran bantuan dari Indonesia krn persoalan harga diri. Yang jelas, saat ini pemerintah mengutamakan jalan negosiasi agar para sandera dapat segera dibebaskan. (bil/byu)