PURBALINGGA – Puluhan warga Desa Toyareka, Kecamatan Kemangkon mendatangi balai desa, Sabtu (20/1). Aksi demo yang dilakukan Sabtu kemarin, merupakan aksi lanjutan setelah sebelumnya melakukan demo pada Selasa (2/1) lalu.
Koordinator Massa, Heru Nurtiarso mengatakan, aksi warga kali ini tidak berkaitan dengan aksi sebelumnya. Pada aksi tersebut tiga hal yang menjadi ganjalan warga disampaikan, yakni
pengelolaan dana desa, pengadaan perangkat, dan kinerja perangkat desa.
AKSI : Warga Toyareka mendatangi balai desa menuntut trasparasi pemerintah desa, Sabtu (20/1).GALUH WIDOERA/RADARMAS
"Melalui aspirasi ini, kami ingin ada transparansi dari pemerintah desa," katanya.
Terkait proyek pembangunan dana desa warga menilai pembangunan tidak merata. Hanya berpusat pada Dusun 1 dan Dusun 2, padahal terdapat empat dusun di Desa Toyareka.
Sementara terkait pengisian perangkat desa, menurut Heru, terdapat pengisian pejabat pembantu kadus. Namun warga tidak mengetahui proses tersebut sehingga dicurigai sebagai nepotisme.
"Dari musyarawah desa banyak aspirasi yang tidak terealisasi. Itu katanya skala prioritas, tapi seharusnya skala prioritas disampaikan ke warga. Kami harapkan jika ada pengangkatan, kalau mau tes ya tes secara transparan," tuturnya.
Kepala Desa Toyareka, Darmin mengatakan, pembangunan sudah sesuai dengan sistem skala prioritas. Dia beralasan belum semua wilayah terjangkau pembangunan karena luasnya wilayah.
Dikatakan setiap pembangunan menggunakan dana desa, dia selalu menjalankan sesuai mekanisme yakni melalui musdes dengan melibatkan warga. Hanya saja satu pembangunan tanpa diawali dengan musdes, yakni bantuan dari dana aspirasi dewan.
"Khilaf saya disitu, pembangunan dengan dana aspirasi dilakukan secara langsung. Sedangkan pengangkatan pembantu kadus menggunakan surat tugas, perangkat mendapat intensif dari kas desa bukan siltap. Pengangkatan dilakukan karena memang dirasa butuh tenaga bantuan," tuturnya.
Sementara itu, Kapolsek Kemangkon AKP Siswanto dalam aksi demo mengarahkan penyampaian aspirasi warga dilakukan di aula balai desa. Audiensi antara warga dan pemerintah ditengahi oleh Forkompincam Kecamatan Kemangkon.
Selain itu, dalam aksi kemarin Polsek Kemangkon menerjunkan 15 personel, lima personel dari Koramil Kemangkon, dan satu pleton Dalmas Satsabhara Polres Pubalingga. “Pengamanan dilakukan lebih ketat karena informasi yang disampaikan koordinator aksi, kegiatan akan dihadiri 200 orang. Untuk mencegah gangguan keamanan, kita perkuat pengamanan kegiatan penyampaian aspirasi warga,” terang Kapolsek. (gal/sus)