SEMARANG, RADARBANYUMAS.CO.ID - Gubernur Jawa Tengah, ahmad Luthfi buka suara perihal Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Cilacap.
Luthfi menyatakan, sudah berulang kali menekankan pentingnya integritas kepala daerah, wakil kepala daerah, dan aparatur sipil negara (ASN).
Ia mengaku prihatin dengan kejadian tersebut. Terlebih lagi sebelumnya sudah ada dua kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, yakni Bupati Pati dan Bupati Pekalongan.
"Soal integritas ini sudah saya ulang-ulang dan saya tekankan," kata Ahmad Luthfi di Semarang, Sabtu 14 Maret 2026.
BACA JUGA:Bupati Cilacap dan 12 Orang Dibawa ke Jakarta Usai OTT KPK
Apalagi Pemprov Jateng telah bekerja sama dengan KPK untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Pemprov Jateng bekerja sama dengan Korsupgah KPK untuk memberikan pengarahan pada kepala daerah hingga anggota DPRD.
Tak hanya itu, saat peringatan Hari Antikorupsi Dunia lalu, mereka juga telah diperingatkan jangan sampai melakukan penyimpangan anggaran, dan yang paling penting lagi adalah tak boleh melanggar hukum.
Terkait proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Bupati Cilacap, Luthfi menghormati langkah yang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut.
Di sisi lain, ia juga kembali mengingatkan agar kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi para bupati, wlai kota, para wakilnya dan ASN.
BACA JUGA:Bupati Cilacap Diperiksa di Polresta Banyumas Usai OTT KPK
"Ini pelajaran bagi kita semua pejabat publik, khususnya bupati dan wali kota agar memiliki integritas kuat. Integritas itu tidak hanya dimulut tapi juga diwujudkan dalam perbuatan," tandasnya.
Perbuatan yang ia maksudkan adalah tindakan yang tidak melanggar hukum dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Hal itu dinilainya penting, sehingga birokrasi berjalan dengan bersih dan bagus.
"Clean governance dan good governance itu harus jadi nafas bupati dan wali kota termasuk ASN nya," lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Ia meminta kepada jajaran pemerintah Kabupaten Cilacap agar tetep optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi saat ini pemerintah daerah sedang bersiap memberikan layanan untuk mudik dan balik lebaran 2026. (*)