PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Purbalingga bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar Rapat Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 di Ruang Rapat Paripurna, Senin (9/2/2026). Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat internal Banggar yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Wakil Ketua DPRD Purbalingga, Aman Waliyudin, menyampaikan PAD tahun 2025 mampu melampaui target hingga 101 persen. Meski demikian, DPRD menilai masih terdapat sejumlah sektor yang belum dikelola secara optimal oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Layanan BLUD di bidang kesehatan masih perlu ditingkatkan. Pendapatan BLUD RSUD bersumber dari pasien umum, tetapi pasien umum lebih memilih rumah sakit swasta karena ada anggapan pelayanan RSUD belum optimal,” kata Aman.
Selain BLUD, DPRD juga menyoroti pendapatan dari retribusi parkir tepi jalan yang dinilai masih bisa ditingkatkan.
Sejumlah daerah rujukan mampu mendongkrak pendapatan parkir melalui pemetaan potensi lokasi secara detail.
BACA JUGA:Target PAD PBG Terlampaui, Realisasi Tembus Rp 1,6 Miliar
“Daerah dengan retribusi parkir tinggi melakukan pemetaan lokasi parkir dari potensi rendah hingga tinggi, kemudian lokasi berpotensi tinggi dilelang untuk dikelola pihak ketiga,” jelasnya.
Skema tersebut dinilai mampu meningkatkan pendapatan dibandingkan pengelolaan langsung oleh pemerintah daerah.
Metode itu disebut bisa menjadi bahan pertimbangan untuk diterapkan di Kabupaten Purbalingga.
Banggar DPRD juga mengevaluasi kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap PAD. DPRD mendorong Pemkab Purbalingga menambah penyertaan modal pada BUMD dengan tingkat keuntungan tinggi.
“Kami mengevaluasi deviden BUMD. Banggar mendorong agar Pemkab Purbalingga menambah modal bagi BUMD yang memiliki Return on Investment tinggi, agar PAD bisa meningkat,” tegas Aman.
BACA JUGA:UPTD Perbenihan Mewek Genjot Produksi Calon Benih Demi Kejar Target PAD
Melalui evaluasi tersebut, DPRD berharap target PAD tahun 2026 dapat tercapai sebesar Rp462 miliar. Target tersebut ditingkatkan kembali menjadi Rp500 miliar pada tahun 2027. (***)