CILACAP, RADARBANYUMAS.CO.ID - Penurunan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mendorong Pemerintah Kabupaten Cilacap menata ulang strategi pembiayaan sektor kesehatan.
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, meminta RSUD Cilacap memperkuat kemandirian layanan agar tetap mampu berkembang di tengah keterbatasan APBD.
Syamsul menjelaskan, penurunan TKD menjadi tantangan serius bagi kemampuan daerah membiayai pengembangan fasilitas rumah sakit. Pada 2025 Cilacap kehilangan Rp 86 miliar, sementara pada 2026 jumlahnya melonjak menjadi Rp 393 miliar.
"Kondisi ini menuntut RSUD sebagai BLUD untuk lebih mandiri. Jangan hanya bergantung pada APBD jika ingin berkembang cepat," kata Syamsul, Rabu (10/12/2025).
Ia mendorong rumah sakit memperluas jejaring dengan kementerian, tenaga medis spesialis, dan berbagai mitra strategis guna memenuhi kebutuhan alat kesehatan dan infrastruktur.
"Kerja sama lintas instansi menjadi kunci percepatan pengembangan fasilitas sesuai rencana induk rumah sakit," lanjutnya.
Syamsul juga menekankan pentingnya inovasi layanan. Sejumlah program yang telah berjalan dinilai cukup maju dibandingkan rumah sakit sejenis di daerah lain, sehingga Cilacap dinilai memiliki peluang mengembangkan layanan unggulan.
Meski demikian, Bupati mengingatkan bahwa kualitas pelayanan tidak boleh menurun. Keluhan masyarakat tetap harus menjadi bahan perbaikan, namun kebijakan perlu diambil secara profesional dan berimbang.
"Kami ingin kemandirian dibangun tanpa mengorbankan mutu layanan dan semangat tenaga kesehatan," tandasnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh unsur yang terlibat dalam operasional RSUD harus bersinergi, sementara pemerintah daerah tetap hadir sebagai penyeimbang.
"Tujuan menjadikan RSUD Cilacap makin kuat secara layanan dan berdaya secara finansial," pungkasnya. (jul)