PURWOKERTO, RADARBANYUMAS.CO.ID - Seluruh desa dan kelurahan di Banyumas telah melaksanakan musyawarah desa dan musyawarah kelurahan terkait verval Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan hasil ada sebanyak 15.700 Kartu Kelurga (KK) yang tidak tepat sasaran dan dicoret.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (PSPFM) Dinsospermades Banyumas, Galih Prihambodo mengatakan 301 desa dan 31 kelurahan di Kabupaten Banyumas seluruhnya telah melaksanakan musyawarah desa dan musyawarah kelurahan terkait verval DTKS untuk triwulan pertama tahun ini. Hasilnya diketahui ada 15.700 KK yang dicoret setelah melalui proses sanggah.
"Sekitar 15.700 KK dicoret sebagai penerima bansos," katanya ditemui Radarmas, Jumat (11/4).
Galih menjelaskan pencoretan belasan ribu KK tersebut sebagai penerima bansos dilakukan menunggu ground check untuk memastikan keakuratan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) selesai. Melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), BPS dan Dinsos, pengecekan dilakukan hingga akhir bulan ini.
BACA JUGA:Jadi Acuan Penyaluran Bansos di Purbalingga, Data 60 Ribu Keluarga Bakal Diverifikasi
BACA JUGA:Tak Tercover Bansos Apapun, 11 Disabilitas Peroleh Permakanan
"Infonya sampai 30 April," terang dia.
Disinggung temuan yang menonjol terkait penerima bansos tidak tepat sasaran di Banyumas, untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), pensiunan dan perangkat desa clear tidak ada yang masuk sebagai penerima bansos.
"Ada temuan pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di luar Banyumas yang menerima bansos. KTPnya Banyumas dan sudah direkomendasikan untuk dicoret," pungkas Galih. (yda)