CILACAP, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID - Pemkab Cilacap mulai membentuk tim untuk melakukan penertiban terhadap aset - aset yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Hal itu dikatakan Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Warsono saat ditemui Radarmas di ruang kerjanya, Selasa (16/7/2024).
"Atas temuan dari BPK, kita pelan tapi pasti sudah membentuk tim untuk penertiban aset milik Pemkab Cilacap," katanya.
Menurutnya, dari sisi pencatatan semua aset harus tercatat dan masuk dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) yang terdapat pada masing-masing OPD.
BACA JUGA:PC NU Cilacap Tunggu Pentunjuk Resmi Rois Syuriah Terkait Dukungan dalam Pilkada 2024
BACA JUGA:Warga Terdampak Kemarau di Cilacap Bertambah, BPBD Kembali Salurkan Air Bersih di Desa Karangkemiri
"KIB ada di masing-masing OPD sedangkan KIB Kabupaten berada di BPKAD, nanti pihak BPK akan memeriksa itu setiap tahun untuk pastikan terhadap kesesuaian penggunaan anggaran," lanjutnya.
Selain itu, pencatatan aset tersebut akan menjadi bahan laporan setiap tahunnya, dimana pengadaan belanja modal yang muncul harus sesuai dengan laporan LPJ Anggaran tiap tahun.
"Terkait hal itu kita sudah kumpulkan jajaran, kita lakukan pembinaan bagaimana cara menyusun, menginvetarisir serta bagaimana mengamankan aset masing-masing," tandasnya.
Sejalan dengan temuan BPK, pihaknya akan menetapkan Properti Investasi. Artinya, aset-aset milik Pemkab dapat digunakan atau diolah untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Seperti gedung graha pemuda akan kita sewakan, kemudian seperti tanah - tanah bengkok kita sewakan untuk dapatkan PAD nanti Perbub nya kita akan buat kembali, itu saran dari BPK untuk dorong kemandirian daerah," jelasnya.
Harapannya, kedepan Pemkab Cilacap semakin kuat terkait peningkatan PAD salah satunya dengan pendayagunaan aset.
"Intinya ada pengamanan, pendayagunaan serta pencatatan-pencatatan. Nanti akan di akumulasikan terpusat agar BPK bisa mengecek di sini," tutupnya. (jul)