Lima Prioritas Pembangunan Banyumas 2027, Fokus Layanan Dasar dan Daya Saing Daerah

PURWOKERTO, RADARBANYUMAS.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan lima sektor prioritas pembangunan untuk tahun 2027. Penetapan tersebut disampaikan Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono saat membuka Musrenbang RKPD 2027 di Pendopo Si Panji, Senin (16/3).

Sadewo menjelaskan, prioritas pembangunan mencakup pemenuhan pelayanan dasar dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga menargetkan peningkatan daya saing sumber daya manusia serta pemanfaatan potensi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Prioritas lainnya adalah peningkatan efektivitas kelembagaan daerah dalam menangani berbagai isu strategis pembangunan. Pemerintah daerah juga menekankan penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi.

"RKPD tahun 2027 merupakan implementasi tahun kedua dari RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2025–2029. RPJMD tersebut disusun dengan visi pembangunan daerah yaitu mewujudkan Banyumas Produktif, Adil dan Sejahtera,” kata Sadewo.

BACA JUGA:UMP dan BPS Banyumas Teken MoU, Siap Sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan Optimalisasi Riset Berbasis Data

Ia menuturkan Musrenbang menjadi tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Forum tersebut digunakan untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan program serta prioritas pembangunan pemerintah daerah.

"Saya mengajak seluruh unsur masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, serta organisasi masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah. Melalui kolaborasi yang kuat, kita dapat mempercepat pembangunan berbagai sektor,” paparnya.

Dalam perencanaan tahun 2027, pemerintah juga mengusung tema pembangunan daerah. Tema tersebut menekankan pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan daya saing sumber daya manusia, serta efektivitas kelembagaan sebagai landasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, Pemkab Banyumas juga terus mendorong implementasi program unggulan bupati yang dikenal dengan program trilas. Program ini diarahkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor strategis daerah.

BACA JUGA:DED Masjid Seribu Bulan Direview, DPU Banyumas Kejar Dua Syarat Kementerian PU Rampung April

“Program trilas merupakan pendekatan pembangunan yang mengedepankan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor-sektor strategis pembangunan daerah,” jelasnya.

Sadewo mengakui kemampuan keuangan daerah memiliki keterbatasan di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kebijakan pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi maupun pusat.

“Hasil dari berbagai upaya yang dilakukan, pada tahun 2025 Kabupaten Banyumas berhasil menghimpun pendanaan Non-APBD secara total lebih dari 294 miliar rupiah, yang bersumber dari APBD Provinsi, APBN, CSR Dunia Usaha, serta lembaga Non-Pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Agus Priyanggodo menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD dalam forum tersebut. Pokok pikiran tersebut berasal dari hasil reses yang dilakukan anggota dewan di berbagai daerah pemilihan.

BACA JUGA:Lalu Lintas Pekuncen–Bumiayu Naik Jelang Mudik, Dishub Banyumas Catat Lonjakan Kendaraan sejak H-6 Lebaran

“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki peran konstitusional melalui mekanisme pokok-pokok pikiran DPRD. Pokok pikiran DPRD ini lahir dari proses reses yang kami lakukan secara berkala,” ungkapnya.

Agus menyebut beberapa persoalan yang menjadi perhatian DPRD antara lain kemiskinan, infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi. Selain itu juga masalah pengangguran, anak putus sekolah, serta tingginya angka kematian ibu dan anak.

"Penyusunan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2027 harus benar-benar dilandasi dengan semangat gotong-royong dan optimis yang tinggi meskipun dalam situasi efisiensi," ujarnya.

Kepala Bapperida Banyumas Dedy Noerhasan menambahkan Musrenbang RKPD merupakan forum strategis dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Proses ini dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan pembangunan.

BACA JUGA:Kedung Kampak Banyumas Berlakukan Tiket Rp2 Ribu, Loket Mulai Dibuka 18 Maret

"Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banyumas 2027 kepada seluruh pemangku kepentingan, menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat," ucapnya.

Ia menambahkan forum ini juga menjadi momentum untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak. Hasilnya diharapkan dapat menyempurnakan rancangan RKPD serta memperkuat kolaborasi pembangunan daerah.

"Serta memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholder pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyumas," pungkasnya.***

Sumber: