Banggar DPRD Temukan Sejumlah Pemilik Usaha Hiburan Belum Miliki NPWP

PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.CO.ID - Sejumlah pemilik usaha hiburan diketahui belum memiliki NPWP atau wajib pajak. Hal itu, diketahui dari hasil kunjungan lapangan tim Banggar dan TAPD ke beberapa lokasi yang berpotensi menyumbangkan Pendapatam Asli Daerah (PAD).

Diketahui, dalam kunjungan tersebut, Tim Banggar DPRD Kabupaten Purbalingga mengunjungi lokasi potensi PAD, diantaranya dari sektor perhotelan dan hiburan.

Ketua Banggar DPRD Kabupaten Purbalingga HR Bambang Irawan mengingatkan kepada pihak perhotelan agar mentaati peraturan yang ada.

“Tentunya kami ingin mengawal dan memastikan komitmen-komitmennya terhadap pemerintah Kabupaten Purbalingga ke depan. Yakni, dalam membayar pajak yang tentunya untuk kepentingan pembangunan daerah,” kata pria yang juga Ketua DPRD ini.

BACA JUGA:RAPBD Tahun 2024 Ditetapkan Rp 2,114 T, Banggar DPRD Purbalingga Sampaikan Enam Saran

BACA JUGA:Full Selama Ramadan, Tempat Hiburan Malam Ditutup

Diketahui dalam kunjungan ke tempat hiburan, rombongan mendapati beberapa pemilik usaha hiburan diketahui belum memiliki NPWP atau sebagai wajib pajak.

Wakil Ketua DPRD H Aman Waliyudin mewakili tim Banggar meminta kepada semua pihak untuk segera membuat NPWP. 

Hal itu dilakukan agar pajak dari usaha tersebut dapat masuk kas daerah dan menjadi PAD Kabupaten Purbalingga.

Politisi PKB ini menambahkan, tujuan dari kunjungan ini harapannya seluruh stakeholder terkait dapat patuh pada aturan agar menghasilkan dampak yang baik.

BACA JUGA:Tempat Hiburan Malam di Banyumas Diminta Dievaluasi

BACA JUGA:Tempat Hiburan Malam di Purbalingga Ditutup Sebulan Full, Aturan Rumah Makan Ketat Selama Ramadan

"Mohon kerjasamanya, tentunya jika wajib pajak tidak di laksanakan dapat berdampak pada konsekuensi hukum bagi pemilik usaha," ujarnya.

Sebelumnya, dalam rangka upaya peningkatan PAD di Kabupaten Purbalingga, Badan Anggaran yang dipimpin oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) menggelar rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Purbalingga di ruang rapat paripurna DPRD Purbalingga.

Sumber: