KPK Tekankan Pembenahan Tata Kelola Anggaran di Banjarnegara untuk Cegah Korupsi

BANJARNEGARA, RADARBANYUMAS.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa titik paling rawan terjadinya korupsi di pemerintahan daerah berada pada tahap perencanaan hingga pengadaan barang dan jasa.

Peringatan ini disampaikan langsung dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi antara KPK Wilayah Jateng–DIY dan Pemkab Banjarnegara di Aula Sasana Karya Praja.

Rakor yang digelar Inspektorat Banjarnegara itu dihadiri bupati, pimpinan dan anggota DPRD, serta kepala OPD. Dari KPK turut hadir Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan, Azril Zah, bersama Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Penindakan, Arief Rahman.

Azril Zah menyoroti pentingnya kesamaan langkah antara Pemkab dan KPK dalam menegakkan integritas penggunaan anggaran.

BACA JUGA:Mantan Wakil Ketua KPK Dicecar di Kasus Dugaan Korupsi di ASDP

Ia menyebut bahwa persoalan korupsi banyak bermula dari perencanaan program yang tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat hingga pengadaan yang tidak memenuhi aturan.

“Setiap usulan pembangunan harus sesuai prioritas daerah. Kami sering menemukan pengadaan yang melanggar aturan, mulai dari spesifikasi barang yang tidak sesuai, kedekatan personal dengan vendor, hingga pemberian sesuatu dari pihak ketiga. Itu semua tidak bisa dibenarkan,” ujar Azril, Kamis (20/11/2025).

Pada sesi berikutnya, Ketua Satgas Penindakan, Arief Rahman, menyoroti adanya praktik dana aspirasi (pokir) yang kerap tidak sesuai mekanisme. Menurutnya, celah korupsi tidak hanya muncul saat pengawasan, tetapi sudah terjadi sejak tahap awal tata kelola anggaran.

“Melalui forum ini, KPK menegaskan kembali bahwa pencegahan korupsi tidak dimulai dari penindakan, tetapi dari perencanaan yang benar,” tegas Arief.

BACA JUGA:Hukuman Ketua Koperasi Artha Dinamika Diperberat, Terbukti Korupsi Dana Bergulir LPDB

Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana, menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan di seluruh perangkat daerah. Ia menyambut baik forum koordinasi ini sebagai pedoman pembenahan tata kelola.

“Anggota DPRD hadir lengkap, sehingga kami punya arahan jelas tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya,” kata Amalia.

Forum tersebut juga membuka sesi dialog antara KPK, anggota DPRD, dan OPD. Diskusi berlangsung aktif, terutama soal upaya membangun persepsi pemerintahan yang bersih dan minim potensi penyimpangan, baik di eksekutif maupun legislatif.

Sumber: