Razia Saat Ramadan di Kalimanah Purbalingga, Empat Pasangan Tidak Sah Ditemukan di Sejumlah Tempat Kos

PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID - Empat pasangan tidak sah atau bukan suami istri terjaring razia tempat kos, yang dilaksanakan oleh Polsek Kalimanah, Senin, 18 Maret 2024 malam.

Mereka terjaring razia di sejumlah tempat kos, yang berasa di wilayah Kelurahan Mewek, Kecamatan Kalimanah.

Kapolsek Kalimanah AKP Mubarok mengatakan, razia tempat kos dilaksanakan dalam rangka menjaga kondusifitas di bulan Ramadan.

"Atas dasar itu, kami bersama pemerintah kelurahan dan TNI melaksanakan penertiban tempat kos, yang ada di wilayah Kelurahan Mewek," katanya, Selasa, 19 Maret 2024.

BACA JUGA:Razia Panti Pijat, Lima Perempuan Diamankan Polresta Cilacap

BACA JUGA:Praktik Prostitusi Online via Aplikasi di Purwokerto Terbongkar, 3 Mucikari Diamankan

Selain itu, razia juga dilaksanakan berdasarkan  informasi dari masyarakat. "Diduga ada tempat kos yang tidak digunakan sebagaimana mestinya," ujarnya.

Tim bergerak ke sejumlah tempat kos yang ada di wilayah Kelurahan Mewek. Hasilnya, ditemukan empat pasangan bukan suami istri.

"Selanjutnya mereka diamankan ke Polsek Kalimanah," ujarnya.

Dia menambahkan , empat pasangan tidak sah yang ditemukan kemudian dilakukan langkah pembinaan.

BACA JUGA:3 Tahun Terlibat Prostitusi Online, Mucikari Asal Purwokerto Ini Jajakan 50 ABG

BACA JUGA:Razia Kos-kosan di Purwokerto, 17 Terjaring Dua Diantaranya Sedang Hamil

"Mereka selanjutnya membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya," tambahnya.

Kepala Kelurahan (Lurah) Mewek Nur Laela Hamdiyati mengungkapkan, di wilayahnya terdapat sejumlah lokasi yang dijadikan tempat kos.

"Penghuni kos sebagian besar terdiri dari pekerja pabrik mahasiswa, anak sekolah dan lain-lain," ungkapnya.

Dia mengakui, sejumlah kerawan berpotensi terjadi di tempat kos yang ada di wilayahnya. "Sehingga kami bersama Polsek Kalimanah dan Koramil melakukan pengecekan," ujarnya.

Dia menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan tempat kos bersama instansi terkait. Termasuk melibatkan Ketua RT dan Ketua RW setempat. Hal itu, untuk mencegah penyalahgunaan tempat kos. (tya)

Sumber: