Pemkab Akan Jemput eks-Gafatar

Pemkab Akan Jemput eks-Gafatar

Ditampung di Asrama Haji Donohudan PURWOKERTO - Rencana pemulangan anggota eks-gafatar dari Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar) disambut baik pemerintah daerah. Pemerintah kabupaten di wilayah eks Karesidenan Banyumas sudah mempersiapkan penyambutan anggota eks-Gafatar tersebut. Wakil Bupati Banyumas dr Budhi Setiawan mengatakan, Pemkab Banyumas akan menjemput eks anggota Gafatar asal Banyumas. "Akan kita jemput, entah di Semarang atau di Boyolali (tempat penampungan sementara, red). Kita tunggu keputusan Gubernur yang paling akhir saja. Jadi kami menyesuaikan," kata Wabup kepada Radarmas, Kamis (21/1). Terkait soal penjemputan, lanjut dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai elemen terkait. "Ini akan akan kami bahas lengkap pada hari Senin besok. Jemputnya mungkin Selasa," ujar dia. Menurutnya, pemkab akan berupaya maksimal untuk menyelesaikan dengan sebaik mungkin dan tetap menjaga kondusifitas yang sudah baik ini. "Kita perlakukan saudara kita yang sedang tersesat untuk kembali ke jalan yang benar sesuai aturan dan hukum yang berlaku di NKRI," terangnya. Selain dijemput, kata dia, pemkab juga akan melakukan pembinaan kembali kepada eks anggota Gafatar asal Banyumas setelah kembali ke Banyumas. "Kita bina dan kita kembalikan lagi ke masyarakat. Untuk pembinaaannya kita lihat dulu situasi yang ada sehingga nanti disesuaikan dengan yang paling pas," tandasnya. Sedangkan terkait soal esk anggota Gafatar asal Banyumas yang masih berstatus PNS, pihaknya masih menunggu kebijakan dari pusat dan pertimbangan dari daerah. "Sanksi pasti ada. Ini tergantung pelanggaran disiplinnya. Ada tim nya nanti yang akan mengurusnya," ujarnya. Sementara itu, Bupati Banyumas Ir H Achmad Husein sedikit berpandangan lain. Menurutnya, eks anggota Gafatar asal Banyumas akan dibiarkan menentukan pilihannya sendiri. Apakah mereka akan kembali ke Banyumas atau tidak. Karena, sejumlah anggota eks Gafatar enggan untuk kembali ke kampung halamannya. "Katanya tidak mau pulang. Kalau ngga mau pulang tapi tetap dipaksa nanti melanggar HAM (Hak Asasi Manusia, red)," cetusnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Banyumas, jumlah warga Banyumas eks anggota Gafatar yang akan kembali sebanyak 17 orang. Namun, dari jumlah tersebut diketahui tidak berada di satu tempat yang sama. Hal yang sama juga ditegaskan Pemkab Purbalingga. Namun untuk teknis terkait pemulangan, masih menunggu instruksi dari Pemerintah Pusat. Kepala Kantor Kesatuan Politik dan Bangsa (Kesbangpol) Purbalingga Satya Giri Podo mengatakan, sebelum menerima kembali warga eks Gafatar, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak terkait. "Tentunya menunggu kebijakan dari kepala daerah (bupati, red), yang mengacu pada pemerintah pusat," katanya kepada Radarmas. Tak hanya itu, pihaknya juga perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak di Purbalingga, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terkait kepulangan warga eks Gafatar tersebut. Namun, secara prinsip Pemkab siap menerima kembali warga eks Gafatar asal Kabupaten Purbalingga. Terkait apa yang akan dilakukan Pemkab Purbalingga, setelah warga eks Gafatar tersebut, pulang ke Purbalingga? Giri menjelaskan, pihanya akan menunggu instruksi lebih lanjut dari Pemerintah Pusat. "Informasi yang kami dapatkan, setelah sampai di Tanjung Emas (Semarang), warga eks Gafatar akan dibawa ke Asrama Haji Donohudan (Boyolali) untuk didata. Setelah dipilah berdasarkan daerah asal, kami baru akan memulangkan warga eks Gafatar dari Purbalingga. Tentunya, atas dasar instruksi pusat," jelasnya. Berdasarkan informasi yang beredar, warga eks Gafatar dari Kabupaten Purbalingga yang dipulangkan, jumlahnya menjadi yang terbesar diantara daerah-daerah lainnya di Jawa Tengah. Informasi yang ada, ada lebih dari 40 warga eks Gafatar Purbalingga, yang dipulangkan. Pemkab Cilacap juga sudah mendapatkan anggota eks-gafatar dari Cilacap. Mereka kabarnya juga akan segera dipulangkan. Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Cilacap, ada 10 warga dari Cilacap. Yakni Ragil Yustri Setiawan, Wagito, Siyam Badrus Sutomo, Wahroji, Watiah, Dea Intan Pratiwi, Edi Winoto, Tasiman, Endah Setiawan, dan Brian Setia Adi Putro. Namun, untuk alamat lengkap belum diketahui. Kepala Bakesbangpol Cilacap Drs Subiharto MSi melalui Kabid Kesatuan Kebangsaan Agus Riyanto mengungkapkan, data tersebut diterima dari pemerintah pusat berdasarkan nama kabupaten saja. "Jadi kita akan cari alamatnya terlebih dahulu,"ujarnya kepada Radarmas. Untuk laporan kehilangan anggota keluarga karena ikut Gafatar secara formal di Cilacap, tidak ada. Sebab dimungkinkan, satu keluarga pindah ke kalimantan. "Rata rata satu keluarga, sehingga sudah tidak ada anggota keluarga yang merasa kehilangan,"katanya. "Berdasarkan alamat KTP untuk ketua Gafatar Cilacap beralamat di Gumilir, sementara sekretaris dan bendahara beralamat di Gunung Slamet,"kata Agus. Sementara itu keluarga Marfungah (38) dan Sugiantoro (39) terkejut, saat mendapat kabar dari media bahwa anggota keluarga tersebut akan dipulangkan kembali ke Desa Dawuhan, Kecamatan Banyumas. Saudara kandung Marfungah, Latifah (43) beserta suami Mislam (48) merasa senang. Mereka tak menduga anggota keluarganya berada di sana. Sebab, ketika berpamitan pada keluarga 25 November 2015 lalu, satu keluarga tersebut akan pindah ke Sulawesi. "Kami pikir ke Sulawesi, bukan Kalimantan. Ketika melihat berita tadi kami pun tidak menyangka," katanya. Latifah menjelaskan, sebelum Sugiantoro sekeluarga pergi, sempat menitip pesan untuknya agar menyicil rumah mereka dan menyerahkan uang secara tranfer. Namun dia tak bersedia karena berharap suatu saat saudara kandungnya itu bisa pulang kembali ke Desa Dawuhan. "Dulu minta saya buat nyicil, saya tidak mau," jelasnya. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo telah mempersiapkan diri menyambut 1.529 eks anggota Gafatar. Dijadwalkan, kapal tersebut akan bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Minggu (24/1) mendatang. Karena itulah, pihaknya berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk merumuskan pola penerimaan ribuan orang eks anggota Gafatar tersebut. “Yang jelas, kami mempersiapkan dulu shelter bagi mereka supaya merasa nyaman dulu, mandi, makan, istirahat. Baru nanti diajak bicara,” ujar Ganjar yang mengaku akan menyediakan waktu untuk menjemput rombongan eks Gafatar itu. Ganjar mengaku telah dihubungi Menkopolhunkam dan berkoordinasi dengan Wakil Gubernur Kalbar untuk mengawal kedatangan kapal tersebut. Pemprov Jateng telah menyiapkan dua tempat penampungan sementara. Yaitu Wisma Haji Donohudan Solo dan Transito Kecamatan Tugu Kota Semarang. Jika dua tempat itu tidak cukup, akan dibangun tenda-tenda untuk menampung mereka yang sifatnya sementara. Sementara itu, menurut rencana anggota eks-gafatar bakal ditampung sementara di asrama haji Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Boyolali untuk pendataan. Karena itu, pengurus asrama haji telah menyiapkan sebanyak 2.000 kamar. Kesiapan tersebut juga menindaklanjuti instruksi Pemerintah Provinsi Jateng (Pemprov) Jateng melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Ddaerah (DPPAD). Kepala Urusan Pelayanan dan Promosi Embarkasi Haji Donohudan Turmudi mengungkapkan, ribuan kamar tersebut diperkirakan cukup untuk menampung massa eks Gafatar. Namun untuk jumlah pasti massa yang akan menempati asrama haji, dia tak bisa memastikan. Termasuk hari kedatangannya. “Kalau tidak salah, Sabtu (23/1) atau Minggu (24/1). Saya kurang paham kapannya. Tapi yang jelas misalnya saat ini tiba di sini (asrama haji, Red), kami siap,” kata Turmudi. Bagaimana dengan keamanannya? Supama mengatakan pemkab siap menjamin keamanan eks anggota Gafatar selama ditampung di asrama haji Donohudan dengan menggandeng kepolisian dan pihak terkait lainnya. Kapolres Boyolali AKBP Budi Sartono menambahkan, sudah menjadi tugas polisi memberikan rasa aman kepada masyarakat. “Biasa-biasa saja. Kami siap mengamankan sebab itu sudah menjadi kewajiban polisi,” tutur Budi. Sedangkan untuk mengantisipasi munculnya gangguan terhadap eks anggota Gafatar selama di asrama haji Donohudan, Budi mengaku tak ada persiapan khusus. Karena kondisi di sekitar asrama haji cukup kondusif. Kapolres mengimbau masyarakat tidak menganggap eks anggota Gafatar ini sebagai musuh, sebab mereka adalah korban. Instruksi untuk menyiapkan eksodus eks anggota Gafatar dari Pemprov Jateng juga diterima Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Surakarta. Tapi ada tidaknya warga Solo yang ikut gabung Gafatar dan dipulangkan, belum diketahui pasti. “Tapi diperkirakan tidak banyak. Hanya beberapa saja,” ujar Kepala Kesbangpol Solo Suharso. Diterangkan Suharso, eks Gafatar terlebih dahulu ditampung di asrama haji Donohudan untuk pendataan identitas dan alamat. Selain itu, aktivitas mereka juga akan diawasi dengan melibatkan kelurahan setempat. ”Masyarakat tidak perlu resah. Sebab para anggota (eks Gafatar, Red) tetap dipantau secara berkesinambungan,” ucap dia. (vit/wa/wah/rez/tya/why)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: