Peningkatan Ekonomi Daerah Butuh Sinergi Dengan Sektor Swasta

MAGELANG, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID – Pemerintah provinsi Jawa Tengah membutuhkan peran swasta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. 

Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, upaya membangun perekonomian daerah tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Namun, perlu bersinergi dengan pihak-pihak swasta. Seperti halnya menggandeng Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dalam upaya meningkatkan penyaluran kredit, khususnya bagi pelaku UMKM.

"Saat ini peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di wilayah Jawa Tengah, telah diarahkan untuk didukung secara proaktif oleh perbankan,” kata Nana  saat menghadiri Penandatanganan Kerja Sama Bank Jateng dan BPR tentang Pemanfaatan Produk, Layanan dan Teknologi di Plataran Heritage, Mageleng, Senin, 13 November 2023 malam.  

Dorongan itu, lanjut Nana, supaya mampu menumbuhkan kembangkan sektor UMKM di daerah masing-masing.

BACA JUGA:Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana Minta Pahami Situasi Politik dan Tegaskan Netralitas ASN

BACA JUGA:Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana Minta Perbedaan Harga Beras Medium dan Premium Dipantau 

Apalagi, BPR memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan keuangan daerah. Sebab, posisi BPR yang berada dekat dengan masyarakat di lingkup kecamatan atau perdesaan. Sehingga bisa bersentuhan langsung dengan pelaku usaha di lingkup tersebut.

Nana mengaku, menyambut baik sinergi Bank Jateng dan BPR yang diwujudkan dalam Penandatanganan Kerja Sama tentang Pemanfaatan Produk, Layanan dan Teknologi.

Dalam kerja sama itu, ada sebanyak 274 BPR yang ikut terlibat. "Ini suatu hal yang sangat positif dan tentunya bisa dikembangkan kembali. Kami harapkan, bank BPR ini menjadi kepanjangan tangan Bank Jateng," kata Nana. 

Seiring dengan kerja sama yang telah terjalin, Nana berpesan agar profesionalitas dan kualitas perbankan ditingkatkan. Antara lain dengan peningkatan kinerja, peningkatan kemampuan SDM, perluasan jaringan perbankan, peningkatan layanan kepada masyarakat, dan perbaikan sistem pengawasan perbankan. (*)

Sumber: