Raperda Disetujui Bersama Menjadi Perda, Pemkab Purbalingga Bakal Alokasikan BOSP

PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PURBALINGGA bakal mengalokasikan bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP).

Hal itu teruang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar, yang baru saja disetujui bersama oleh DPRD dan Pemkab Purbalingga, Jumat, 27 Oktober 2023.

Dalam laporan Pansus III DPRD yang diketuai oleh Musofan, pada Pasal 7 ayat (3) tertuang bantuan operasional satuan pendidikan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BACA JUGA:Masyakat Purbalingga Diminta Jadikan Pemilu Sebagai Pesta Demokrasi, Bukan Saling Mencaci

Tak hanya itu, dalam Raperda tersebut pada Pasal 4 ayat (2), mewajibkan orang tua atau wali memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengungkapkan, Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar, disusun untuk memberikan kepastian hukum, dalam penyelenggaraan pendidikan di kabupaten Purbalingga.

"Sehingga dapat dilakukan secara terpadu dan komprehensif, untuk mendorong terciptanya sumber daya manusia di Kabupaten Purbalingga yang berdaya saing," katanya, saat memberikan sambutan.

BACA JUGA:Musim Kemarau, DLH Sirami Rumput Alun-alun Purwokerto Delapan Jam Non Stop

Selain persetujuan bersama Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar. Juga disetujui empat Raperda lainnya.

Yakni, Raperda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Raperda penyelenggaraan penanaman modal.

Raperda penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha. Serta, Raperda pajak daerah dan retribusi daerah.

BACA JUGA:Akhir Oktober, Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Cilacap Masih Rendah, Stok di Kios Pengencer Menumpuk

"Atas persetujuan bersama terhadap lima rancangan Raperda menjadi peraturan daerah. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tinginya kepada bapak-ibu anggota dewan perwakilan rakyat daerah," katanyan

Dia menambahkan, adapun pendapat, saran, dan harapan anggota dewan pada pembahasan di tingkat komisi dan pansus, akan menjadi bahan masukan untuk pengambilan kebijakan pemerintah daerah. (tya)

Sumber: