Implementasi APBN dan APBD Jateng Terkendali, Kemenkeu Satu Jateng Selenggarakan Rapat Komite ALCo

PURWOKERTO, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID - Implementasi APBN dan APBD di wilayah Jawa Tengah (Jateng) dalam posisi terkendali sampai periode 31 Agustus 2023. Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Tengah, Muhdi pada Rapat Komite Aset and Liability Committee (ALCo), Kamis (21/9) di Kantor KPPN Purwokerto. 

Pada rapat kinerja APBN wilayah Jateng tersebut juga dihadiri Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY, Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan (DP3) Kanwil DJP Jawa Tengah II, Mochamad Taufiq, Kepala Kantor Bea Cukai Purwokerto, Erry Prasetyanto, dan Local Expert Universitas Diponegoro, Wahyu Widodo. 

Muhdi mengatakan, secara kontrak berjalan sesuai harapan dari yang sudah didiskusikan. Di mana dari sisi belanja juga terjaga dengan baik. 

"Dari sisi belanja pun terjaga dengan baik, sering dalam beberapa aspek pembiayaan," katanya. 

Dalam hal ini, APBN merupakan  instrumen utama yang menggerakkan roda perekonomian, dan terus bekerja keras dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi. Dengan efektivitas kebijakan fiskal, memiliki peran penting mempercepat pemulihan ekonomi dan memperbaiki pemerataan. 

Sejumlah indikator seperti naiknya pertumbuhan ekonomi dengan tren yang kuat dan stabil, penurunan tingkat pengangguran, maupun naiknya beberapa indikator kesejahteraan menunjukkan optimisme bagi masyarakat. 

Angka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan II 2023 mencatatkan nilai positif sebesar 5,23% (y-on-y), lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17% (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 10,45% (y-on-y). 

Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yaitu sebesar 9,39% (y-on-y). Tren penurunan inflasi juga terus berlanjut, pada Agustus 2023 di Jawa Tengah berhasil mencatatkan besaran 0,03% (m-to-m). Angka inflasi ini turun jika dibandingkan Juli 2023 sebesar 0,20% (m-to-m). 

Seiring dengan kondisi tersebut, Indeks Keyakinan Konsumen pada Agustus 2023 di Jawa Tengah turut menunjukkan optimisme (>100) sebesar 141,3 (m-to-m) lebih tinggi dibandingkan IKK Juli 2023 sebesar 132,1 (m-to-m) maupun IKK Nasional sebesar 125,2 (m-to-m). Nilai Tukar Petani (NTP) pun menunjukkan kondisi semakin baik pada Agustus 2023 sebesar 110,71 naik dibandingkan Juli 2023 sebesar 108,93 begitu pula Nilai Tukar Nelayan (NTN) per Agustus 2023 sebesar 105,30 lebih tinggi jika dibandingkan Juli 2023 sebesar 105,21. Kondisi tersebut menunjukkan daya tukar dari harga-harga produk pertanian maupun perikanan masih tetap terjaga semakin baik. 

Percepatan transformasi ekonomi diperlukan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, sebagaimana tertuang dalam kebijakan RAPBN tahun 2024. Dalam mendukung arah kebijakan tersebut, APBN di Jawa Tengah berhasil menunjukkan performa yang optimal. Ditinjau dari sisi penerimaan maupun belanja, semua menggambarkan konsolidasi APBN yang sangat kuat, kredibel dan solid. Hal ini tampak pada penerimaan APBN Jawa Tengah sampai dengan 31 Agustus 2023 berhasil mencapai penerimaan Rp66,99 triliun (64,55% dari target), serta realisasi belanja APBN mencapai Rp66,82 triliun (62,26% dari pagu). 

Penerimaan Pajak di Jawa Tengah berhasil mencapai Rp31,63 triliun (69,46% dari target), secara nominal tumbuh 3,17% dibandingkan periode yang sama TAYL. Jenis penerimaan Perpajakan dengan realisasi tertinggi adalah Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai masing-masing sebesar 66,44% dan 73,19%. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai berhasil mencapai Rp30,63 triliun (57,51% dari target) dengan kontribusi terbesar diberikan oleh penerimaan cukai sebesar Rp29,25 triliun (57,07% dari target). (*)

Sumber: