Hari Pertama, Penyaluran Beras Bermasalah, Program Bansos Beras dari Kemensos Terkendala Armada

PENYERAHAN SIMBOLIS – Asisten 2 Sekda Kabupaten Tegal Soleh, didampingi Kepala Dinsos Kabupaten Tegal Nurhayati, mewakili Bupati Tegal menyerahkan bantuan sosial beras kepada KPM PKH, Jumat (25/9). YERI NOVELI/RADAR SLAWI SLAWI – Hari pertama penyaluran bantuan sosial beras (BSB) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Tegal bermasalah. Mestinya, tiga kecamatan yang tediri dari Kecamatan Slawi, Kramat dan Balapulang, penyalurannya hari Jumat (25/9). Namun, karena disinyalir ada kendala pada armada, pengirimannya terpaksa pendistribusian diundur. Hal ini dibenarkan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tegal Nurhayati, saat dihubungi, Jumat sore (25/9). Dia menjelaskan, BSB untuk KPM PKH ini merupakan program dari Kementerian Sosial. Dimana Kemensos menunjuk PT Dosni Roha Logistik (DNR) sebagai penyalur bantuan sosial beras kepada KPM. Sedangkan Bulog, sebagai penyedia komoditi. https://radarbanyumas.co.id/masifnya-penyaluran-bantuan-beras-pedagang-beras-keluhkan-daya-beli/ Sejauh ini, lanjut dia, Dinas Sosial Kabupaten Tegal dan Bulog setempat sudah melakukan segala perintah dari Kemensos sesuai aturan. Mulai dari pendataan KPM, mengumpulkan KPM di balai desa hingga menyediakan komoditi berasnya. Namun, saat pelaksanaan berlangsung, ternyata PT DNR kewalahan saat melakukan pendistribusian.  ”Seharusnya hari ini (kemarin) jadwalnya tiga kecamatan. Tapi, DNR tidak bisa merealisasikan pendistribusian di tiga kecamatan itu,” ujarnya. Menurut Nurhayati, terpaksa 17 desa di wilayah Kecamatan Kramat diundur jadwal pendistribusiannya. Begitu pula beberapa desa di Kecamatan Slawi dan Balapulang juga diundur. Dia menyebut, pendistribusian mengalami kendala karena jumlah armada tidak sesuai dengan kebutuhan. Mestinya, armada sekitar 60 unit truk. Namun, PT DNR hanya memfasilitasi 15 truk. ”Itu saja digabung dengan Kota Tegal,” keluhnya. Padahal, lanjut Nurhayati, pihaknya sudah mewanti-wanti kepada PT DNR agar penyalurannya tidak bermasalah. Dirinya tidak ingin kejadian di Banyumas dan Brebes, terulang di Kabupaten Tegal. Namun, PT DNR sepertinya tidak menggubris aspirasinya itu. Dengan demikian, kejadian itu pun terulang kembali yang mengakibatkan konflik di KPM. ”Kasihan warga (KPM), mereka sudah menunggu sejak jam sembilan pagi (pukul 09.00, red) sampai jam dua siang (pukul 14.00), tapi berasnya tidak datang,” ucapnya. Camat Kramat Tri Guntoro mengatakan, KPM PKH di wilayahnya baru tiga desa yang baru menerima bantuan sosial beras dari Kemensos. Ketiga desa itu yakni, Maribaya, Ketileng dan Kramat. Berdasarkan informasi dari Koordinator PKH Kramat, tim DNR tidak sanggup menyukupi jumlah beras droping di seluruh KPM. Dengan demikian, 17 desa lainnya tertunda pengirimannya. ”Sepertinya DNR belum sanggup mendistribusikan BSB di wilayah kami,” tukasnya. Salah desa dari 17 desa itu yakni Desa Tanjungharja. Kepala Desa Tanjungharja Sadudin mengaku bahwa warganya sudah berkumpul di balai desa sampai pukul 14.30. Namun, karena berasnya tidak datang, pihaknya kemudian meminta kepada warganya untuk kembali ke rumah masing-masing. ”Beras yang akan diterima per warga atau KPM itu sejumlah 30 kilogram. Tapi karena berasnya tidak datang warga kami suruh pulang. Rencana beras kapan akan dikirim ulang, kami belum tahu,” ungkapnya. Terpisah, Kepala Sub Divre Bulog Pekalongan Ari Apriansyah membenarkan jika penyaluran BSB untuk KPM PKH mengalami kendala. Namun, pihaknya tidak tahu secara detail permasalahan tersebut. ”Pada prinsipnya, kami hanya menyediakan komoditi. Sedangkan penyalurannya dilakukan oleh pihak ketiga,” tukasnya. Sementara itu, TA Pendamping PKH Kabupaten Tegal Mamun saat dihubungi menjelaskan bahwa pendamping PKH tugasnya hanya mendampingi para PKH. Soal penyaluran beras bantuan dari Kemensos , pihaknya hanya sebatas mendampingi sampai KPM PKH itu menerima bantuan. ”Yang kami tahu penyaluran sudah terjadwal dan dilakukan pihak ketiga. Kami juga sudah koordinasi dengan para koordinator pendamping PKH kecamatan untuk mensosialisasikan program tersebut ke KPM PKH,” ujarnya. (yer/fat)

Sumber: