DPRD Berharap SILPA Minimal, SILPA Tahun 2020 Dekati Rp 300 M

PARIPURNA: Ketua DPRD Kabupaten Banyumas dr. Budhi Setiawan menandatangani Persetujuan Bersama Antara Bupati Banyumas Dengan DPRD Kabupaten Banyumas, kemarin. AAM JUNI RESTINO/RADAR BANYUMAS PURWOKERTO - DPRD Kabupaten Banyumas, melaksanakan Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Antara Bupati Banyumas Dengan DPRD Kabupaten Banyumas Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyumas TA 2020, Jumat, (9/7). https://radarbanyumas.co.id/pendaftaran-bantuan-jps-banyumas-dibatasi-lima-hari-ini-link-pendaftarannya/ Ketua DPRD Kabupaten Banyumas dr. Budhi Setiawan meminta, untuk selanjutnya agar Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD nominalnya tidak terlalu banyak. "Jika kita lihat dari laporan BPK tentang sudah diterimanya WTP tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa tertib administrasi sesuai dengan aturan okelah," katanya. Ia menambahkan, SILPA tahun 2020 mendekati Rp 300 miliar. Angka tersebut menurutnya, terbilang besar untuk jadi SILPA. "Tetapi kalau kita melihat dari sisi anggaran rupanya Silpanya masih cukup tinggi, kemarin mendekati Rp 300 miliar sekitar Rp 294 miliar. Sehingga kedepan nanti kita menghendaki, lebih rigid lagi sehingga Silpanya tidak terlalu besar," imbuhnya. Menurutnya, meski anggaran menjadi SILPA nantinya tetap masih bisa digunakan. Sektor infrastruktur, ia sebut jadi sektor yang banyak menyumbang SILPA. https://radarbanyumas.co.id/pemkab-banyumas-gelontorkan-rp-3-miliar-untuk-bansos-sekitar-15-ribu-kk-ini-besarannya/ "Ini sebenarnya bukan masalah kerugian, toh uangnya masih di pemerintah daerah. Nanti akan digunakan lagi pada APBD tahun 2021. Kebanyakan infrastruktur yang banyak menyumbang Silpa," ucapnya. Lanjut, untuk dana penanganan Covid-19 ia jelaskan, juga menyisakan SILPA. "Kita anggarkan Rp 140an miliar, hanya terserap sekitar Rp 90an miliar mungkin masih tersisa Rp 40 miliar," terangnya. Adanya penerapan PPKM darurat ia sampaikan, cukup jadi kendala pihaknya dalam melakukan koordinasi dengan OPD terkait pembahasan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyumas TA 2020. Tapi, menurutnya yang terpenting adalah kesehatan masyarakat jadi yang utama. "Pertama itu sudah dibahas cukup panjang. Meski rupanya waktu tidak efektif, karena ada PPKM darurat kemarin banyak dijadwalkan mengundang OPD ditunda sehingga banyak dilakukan by telepon juga," pungkasnya. (aam)

Sumber: