Pengalihan Anggaran, 1.278 Program Bedah Rumah Melalui APBD Banyumas Tertunda

Wilopo, Kepala Bidang Pengembangan Perumahan Dinperkim Banyumas bersama stafnya PURWOKERTO- Karena refocusing anggaran di masa pandemi covid, 1278 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang sempat direncanakan akan mendapatkan program bantuan bedah rumah melalui APBD Banyumas tahun 2020 menjadi tertunda. Wilopo, Kepala Bidang Pengembangan Perumahan Dinperkim Banyumas mengatakan, jika tahun 2019 lalu program bedah rumah dianggarkan untuk 671 unit, tetapi tahun ini ditargetkan 1278. "APBD itu tahun kemarin 671, tahun ini sebenarnya kita sudah dianggarkan 1278 tapi ternyata dengan adanya covid ini terjadi refocusing anggaran itu termasuk yang dialihkan dananya, jadi ditunda," katanya, Kamis (25/6). Adapun program bedah rumah yang saat ini berjalan, Ia melanjutkan, hanya program bedah rumah yang berasal dari APBN yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan jumlah 1230 unit rumah. "Tahun ini APBD ilang DAKnya juga ilang, yang jalan cuma BSPS, itu kita dapat 530 unit kemudian ada tambahan 700, terus katanya yang dari Provinsi juga mau jalan, tetapi mungkin di semester kedua ini," lanjutnya. Untuk kategori yang dapat dikenakan bedah rumahpun, pihaknya menjelaskan, atap lantai dinding yang sudah rusak. "Atap, lantai dan dinding. Dan untuk setiap rumahnya kalau yang dari pusat dianggarkan 17,5 Juta, tetapi kalau dari Provinsi dianggarkan 10 juta, dan dari APBD juga 10 juta setiap rumahnya," jelasnya. Baca Juga: 94.180 Unit Rumah Tidak Layak Huni Di Banyumas Belum Tersentuh Bedah Rumah Tersangka Paman Gauli Keponakan Hingga Hamil Terancam 15 Tahun Penjara Dimana hal itu, menurutnya, penerima bantuan program bedah rumahpun harus memenuhi syarat. "Syarat penerima bantuan juga semua sama yaitu WNI yang sudah berkeluarga, kalau belum berkeluarga gak bisa, memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan dan penguasan yang jelas dan sah, belum memiliki rumah atau memiliki rumah tetapi tidak layak huni, tetapi ini tidak layak huninya karena pembangunan kita tidak ada, kemudian belum pernah mendapatkan bantuan sejenis, penghasilannya juga dibawah MPR, terus yang terakhir yang penting mau berswadaya," pungkasnya. (win)

Sumber: