Presiden Jamin Kerahasiaan Data Amnesti Pajak

JAKARTA- Program amnesti pajak, data perekonomian terbaru, dan apresiasi di pasar saham sebagai salah satu indikator awal arah perekonomian memerlihatkan adanya perbaikan di dalam negeri. Dari luar negeri, masih ada tantangan agar tetap waspada terutama akibat kebijakan moneter dunia yang saling bertentangan. Terkait program amnesti pajak, Presiden Jokowi bahkan secara terbuka menjamin keamanan data pajak dalam program itu. Meski masyarakat dan para pemilik modal secara umum meresa khawatir akan rumor kerahasiaan data mereka. SERAHKAN DOKUMEN: Para wajib pajak antre menyerahkan dokumen untuk keperluan Amnesti Pajak Jokowi menegaskan data amensti pajak itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar penyidikan dan penuntutan. Selain itu, data tersebut tidak boleh diminta dan diberikan kepada siapapun. Jokowi sampai mengulang lagi pernyataanya untuk meyakinkan tak kurang dari 10 ribu wajib pajak yang memenuhi hall D Jakarta International Expo, Kemayoran, kemarin (1/8). "Saya ulangi. Tidak dapat diminta siapapun dan tidak dapat diberikan kepada siapapun. Ini undang-undang lho," kata Jokowi dengan nada tinggi. Dia pun memperingatkan petugas pajak agar tidak membocorkan data tersebut. Ancaman hukumannya minimal lima tahun penjara. Dia mengulangi pernyataan yang sama untuk penegasan. Jokowi ingin menghapus keraguan yang barangkali masih tersisa di pikiran para wajib pajak. Termasuk dari sisi penegakan hukum. Dia pun memanggil secara bergantian Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Muhammad Yunus. Mereka bergantian berdiri saat namanya disebut oleh Jokowi. "Biar yakin," kata Jokowi usai Tito berdiri. "Biar tambah yakin," tambah dia setelah Prasetyo bangkit dari duduknya. "Kurang apa?" ujarnya setelah Yunus berdiri. Hadirin pun merespon dengan gemuruh tepuk tangan. Pemerintah saat ini memang masih menghitung potensi dana yang akan masuk sebagai imbas dari kebijakan amnesti pajak itu. Data terbaru, sudah ada 344 wajib pajak yang mendeklarasikan kekayaan senilai Rp 3,7 triliun. Jumlah itu memang masih jauh dari target yang mencapai Rp 168 triliun. "Mulai akan kelihatan pekan ketiga atau keempat Agustus. Atau awal September," ujar dia. Jokowi menuturkan beberapa negara ada yang menerapkan suaka pajak. Tapi, dia yakin target dana dari amnesti pajak itu akan bisa tercapai. "Di sana ada stategi. Di sini ada strategi. Tinggal menyiapkan PMK (peraturan menteri keuangan, red) yang sesuai kehendak lapangan," kata Jokowi. Selain itu, pemerintah juga optimistis karena melihat masyarakat begitu antusias mengikuti sosialisasi. Di Surabaya tak kurang 2.700 orang, Medan ada 3.500 orang, sedangkan di Jakarta dihadiri lebih dari 10 ribu orang. "Tinggal menyiapkan di Dirjen Pajak agar mereka bisa melayani dengan baik, cepat, dan bisa menerangkan apa yang ditanyakan wajib pajak," ujar dia. Selain itu, ada pula pengampunan pajak yang lebih ringan untuk para pelaku UMKM. Mereka hanya dikenai pajak 0,5 persen bagi yang mendekalrasikan dananya kurang dari Rp 10 miliar. Batas waktu deklarasi itupun sampai 31 Maret 2017. "Yang belum punya NPWP. Di pasar mangga dua dan tanah abang. Sayakan orang lapangan, mantan gubernur DKI, jadi tahu aja," imbuh Jokowi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pula soal jaminan kemudahan dan kelonggaran pada wajib pajak yang mengikuti proses tax amnesty. Termasuk mereka yang sedang diperiksa berkaitan dengan dugaan permulaan tindak pidana pajak. Wajib pajak tidak perlu mengatakan kalau mereka mengikuti program tax amnesty. "Ini sebenarnya dilema bagi petugas kami. Tapi demi mensukseskan tax amensty, kami stop semua pemeriksaan. Sudah kumpulkan semua kanwil direktorat jenderal pajak," ujar Sri. Bukan hanya Sri Mulyani yang meyakinkan para wajib pajak. Jaksa Agung Prasetyo dan Kapolri Jenderal Tito juga mengungkapkan hal serupa pada sesi berikutnya. Mereka pun menjamin wajib pajak tidak perlu takut mendeklarasikan data pajak yang harus dibayarkan. Usai sosialisasi tersebut, para peserta terlihat begitu antusias untuk mendapatkan penjelasan langsung dari petugas Dirjen Pajak. Meja yang disiapkan untuk konsultasi dikerubuti wajib pajak. Termasuk petugas dirjen pajak yang sedang berdiri tidak jauh dari help desk pun ditanyai wajib pajak. Beberapa diantara mereka terlihat membawa lembaran dokumen untuk pembayaran pajak. Sementara itu, data perekonomian di dalam negeri terlihat kian membaik. Melewati momen Ramadhan dan hari raya Idul Fitri, inflasi bulan Juli terkendali. Badan Pusat Statistik (BPS) kemarin (1/8), merilis sejumlah data terkini terkait beberapa indikasi kondisi perekonomian dalam negeri, diantaranya inflasi. Tercatat bulan Juli 2016, inflasi cukup rendah, tidak sampai menyentuh satu persen, yakni 0,69 persen. Menurut Kepala BPS Suryamin menuturkan, inflasi bulan Juli tahun ini, merupakan inflasi Juli yang terendah sejak lima tahun terakhir. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok di masyarakat. "Jadi memang inflasi bulan Juli tahun ini adalah yang terendah selama lima tahun terakhir," ujarnya di gedung BPS, kemarin. Sementara perkembangan Indeks Harga Grosir pada bulan lalu, juga mengalami kenaikan sebesar 1,04 persen dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan yang terbesar terjadi pada sektor pertanian yang sebesar 2,45 persen. Kemudian Indeks harga bahan bangunan atau konstruksi juga naik 0,02 persen dibanding bulan sebelumnya. "Ini disebabkan kenaikan harga komoditas batu hias dan batu bangunan sebesar 0,46 persen, tanah urug 0,36 persen, perlengkapan listrik 0,32 persen, kaca lembaran 0,30 persen dan batu split 0,28 persen," paparnya. Sementara pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang pada triwulan II 2016 ini, juga mengalami kenaikan sebesar 5,54 persen dibanding triwulan II tahun sebelumnya. Begitu juga jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, juga terjadi kenaikan sebesar 3,54 persen. Jenis-jenis industri yang mengalami kenaikan terbesar adalah industri makanan yang naik 10,39 persen, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan naik 10,32 persen dan industri kertas dan barang dari kertas naik 7,86 persen. Suryamin melanjutkan, produksi industri manufaktur besar dan sedang triwulan kedua secara month to month, yang tertinggi terjadi di provinsi Riau, dengan kenaikan sebesar 15,62 persen, kemudian diikuti provinsi Sumatera Barat yang naik 10,81 persen dan provinsi Aceh dengan kenaikan sebesar 9,98 persen. "Kalau secara year on year, yang tertinggi kenaikannya juga Riau yang naik 18,08 persen, lalu provinsi Sumatera Barat naik 16,95 persen dan provinsi DKI Jakarta naik 12,94 persen," imbuh Suryamin. Berbagai sentimen yang ada itu membuat para pelaku pasar bergairah. Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) melesat 145,582 poin (2,791 persen) ke level 5.361,576 pada penutupan perdagangan kemarin. Level tertinggi di sepanjang tahun ini dan kapitalisasi pasar saham (market cap) sebesar Rp 5.772 triliun atau tertinggi sepanjang sejarah. Frekuensi transaksi pasar saham kemarin mencapai 354.802 kali senilai Rp 10,257 triliun. Investor asing melakukan pembelian bersih sebesar Rp 1,829 triliun kemarin dan secara kumulatif sejak awal tahun sampai kemarin pembelian bersih investor asing meningkat menjadi Rp 26,706 triliun. IHSG sendiri secara year to date atau sejak awal tahun sampai kemarin mencatatkan pertumbuhan sebesar 16,73 persen atau tertinggi kedua di dunia di bawah bursa Thailand (17,44 persen). Direktur Utama BEI, Tito Sulistio, meyakini program amnesti pajak berjalan sesuai harapan. Di pasar saham, ada potensi crossing saham (transaksi pemindahbukuan dari nama lama melalui nama pihak lain ke pemilik aslinya di Indonesia) diperkirakan lebih dari Rp 250 triliun. Saat itu terjadi, Tito meyakini dampaknya akan positif terhadap penguatan current account Indonesia. Akibatnya, nilai tukar Rupiah juga berpotensi menguat. "Sekarang kepemilikan investor asing di pasar saham kita itu sekitar 64 persen. Jika crossing sudah mulai terjadi, komposisi itu bisa berubah," ungkapnya. Terjadi peningkatan kepemilikan oleh investor domestik. Nilai tukar Rupiah kemarin ditutup menguat ke level 13.080 per dolar AS (USD) dibandingkan 13.094 per USD pada akhir pekan kemarin (kurs tengah Bank Indonesia/BI). Meski begitu, di Bali, Gubernur BI Agus D.W Martowardojo, mengingatkan perekonomian global saat ini tengah dihadapkan pada sejumlah tantangan. "Tantangan pertama adalah bagaimana strategi mengejar target pertumbuhan usai krisis keuangan global. Kedua, bagaimana kebijakan moneter yang optimal dapat ditempuh dalam perekonomian yang terbuka. Ketiga, bagaimana mencapai stabilitas keuangan di tengah keragaman (divergensi) kebijakan moneter dunia," ujarnya dalam seminar bertajuk Managing Stability and Growth under Economic and Monetary Divergence yang dihelat di Nusa Dua, Bali, Senin (1/8). (jun/ken/gen/dee)

Sumber: