Golkar Tetap Targetkan Perolehan Suara Naik di Pilkada Banyumas Mendatang

Pengurus Kosong sudah Diisi PURWOKERTO - Saat terjadi gejolak di internal DPD II Partai Golkar Banyumas, pasca Rakerda Sabtu (15/4) lalu, Golkar bertekat perolehan suara naik saat Pemilu mendatang. Rakerda Partai Golkar yang dihadiri pengurus DPD I Partai Golkar Jawa Tengah, seluruh pengurus partai dari tingkat kabupaten hingga desa diminta untuk mulai marapatkan barisan menuju Pilkada Banyumas tahun 2018 dan Pileg 2019 mendatang. Ilustrasi Ketua DPD I Partai Golkar Banyumas, Supangkat menjelaskan, dalam rakerda Sabtu lalu juga dilakukan pembentukan kepengurusan partai, termasuk pengisian beberapa jabatan dalam struktural partai yang kosong. Hal itu dilakukan agar roda politik di internal partai dapat berjalan maksimal. "Lalu ada penguatan komposisi kepengurusan desa dan kelurahan, yaitu dengan penambahan jumlah kepengurusan yang didasarkan pada jumlah TPS pada Pemilu Legislatif tahun 2014 lalu," ujar dia. Untuk organisasi sayap seperti AMPG dan KPPG di tingkat kecamatan juga dilakukan penguatan, mengingat organisasi sayap menjadi salah satu kekuatan pendukung partai, khususnya untuk merangkul kader dan simpatisan di tingkat bawah. Berdasarkan rakerda, Partai Golkar Banyumas dinilai Supangkat diberikan tantangan untuk mencapai kenaikan target perolehan suara sebanyak 25 persen atau naik dari 6 kursi di DPRD menjadi 9 kursi. Jumlah itu didasarkan pada perolehan suara partai berlambang Pohon Beringin itu pada Pileg 2014 lalu. Dari data, perolehan suara Partai Golkar pada pemilu lalu mencapai 116.830 suara dari total 899.724 suara sah yang ada di Banyumas. "Harapannya dengan konsolidasi di tingkat desa/kelurahan, serta rekrutmen kader di TPS, Partai Golkar dapat mencapai target kenaikan suara mencapai 25 persen. Belum lagi, pada pilkada dan pilgub 2018, serta pemilu tahun 2019 mendatang, jumlah pemilih dipastikan akan bertambah. Sehingga memang perlu kerja keras dan dimulai dari sekarang," tegasnya. Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Tengah, Wisnu Suhardono menegaskan konsolidasi ini juga sebagai bentuk untuk memilah-milah mana kader yang tulen dan mana yang tidak. Itu dilakukan untuk mengetahui kader yang punya jiwa dan raga Golkar, baru setelah itu melakukan kaderisasi di dalam organisasi. Diakui, menurutnya saat ini ada kader yang meski raganya berada di Golkar, namun jiwanya tidak untuk Golkar. "Ibaratnya ada sekeranjang apel yang isinya 20, lalu yang busuk ada empat buah, maka yang empat harus dikeluarkan dulu, agar nanti bisa ditambah dengan buah yang baru, sehingga bertambah banyak. Baru dilakukan kaderisasi," ujarnya. Menurutnya, pangsa pasar pemilih saat ini didominasi oleh usia antara 18-30 tahun, yang kebanyakan belum terlalu mengenal orde baru. Oleh karena itu, Golkar harus berani melakukan terobosan-terobosan yang harus tetap sesuai dengan koridor partai. " Tidak usah takut kehilangan kader yang jiwanya tidak di Golkar. Dan khusus untuk Banyumas, akan dipantau terus oleh DPD I Golkar," jelasnya. Wisnu menambahkan, langkah-langkah konkret harus dimulai dari sekarang. Pasalnya, waktu yang ada saat ini sudah sangat singkat. Langkah konsolidasi dan kaderisasi bisa dimulai dengan melakukan komunikasi secara menyeluruh. Secara umum, pada gelaran Pilkada sebelumnya, khususnya di Jateng, Golkar sudah cukup baik, dan ini dapat dijadikan momentum. "Untuk di Banyumas, saat ini belum ada yang menonjol. Jadi untuk siapa-siapa yang akan maju nanti akan tetap dilakukan secara terbuka. Yang terpenting tingkat keterpilihannya tinggi," tegas dia. Terakhir, Wisnu juga berpesan kepada kader Golkar yang ada di anggota DPRD Banyumas. Pasalnya mereka terpilih sebagai kader yang mewakili rakyat dan bukan mewakili eksekutif. Sehingga harus tetap menjadi jembatan bagi masyarakat dan harus berani menyampaikan hal yang baik mengenai pemerintahan, maupun melakukan koreksi jika ada hal yang dinilai tidak baik. "Jangan mengekor terus ke PDIP, Golkar juga harus berani sendiri kalau itu untuk kepentingan rakyat. Yang penting dilakukan secara konstruktif dan masih dalam koridor politik dan hukum," pungkasnya.(bay/acd)

Sumber: