Kartu Kuning Dinilai Tak Efektif, DPRD Banyumas: Lebih Baik Dihapuskan Saja

PURWOKERTO - Kalangan DPRD Banyumas menilai AK 1 atau yang akrab disebut kartu pencari kerja (kartu kuning) di era globalisasi dan digital online seperti sekarang ini, sudah tidak efektif lagi. Pasalnya, saat ini pencari kerja lebih dapat mandiri dalam mencari informasi pekerjaan atau lowongan pekerjaan dari berbagai media sosial di internet. Wakil Ketua Komisi D DPRD Banyumas, Shinta Laila mengatakan, kalau memang manfaatnya sudah tidak dirasakan lagi oleh masyarakat, menurutnya pembuatan kartu kuning lebih baik ditiadakan. Dia menjelaskan, hingga saat ini sudah banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mensyaratkan kartu kuning dalam lowongan kerjanya. Disisi lain, pembuatan kartu kuning juga dinilai membebani masyarakat, terutama untuk biaya operasional bagi pemohon kartu kuning yang berada di daerah. "Yang terpenting bagi pencari kerja yaitu mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keahliannya. Jadi kalau mereka bisa mendapat pekerjaan, walau tidak memiliki kartu kuning, juga tidak terlalu bermasalah," katanya kemarin. Berkaitan dengan pendataan jumlah pencari kerja di Banyumas, yang selama ini dihitung berdasarkan pemohon kartu kuning, menurut Shinta juga tidak terlalu efektif, mengingat sampai sekarang data pengangguran di Banyumas juga tidak terlalu valid. "Untuk itu perlu ada alternatif lain untuk pendataan jumlah pencari kerja di Banyumas, misalnya lewat pendataan dari pemerintah desa. Sekarang ini meskipun sudah ada kartu kuning, toh masih banyak pencari kerja yang tidak terdata," jelasnya. Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Komisi D DPRD Banyumas, Yoga Sugama. Menurutnya selain merepotkan, pembuatan kartu kuning saat ini juga tidak terlalu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saat ini pembuatan kartu kuning lebih condong pada kepentingan pemerintah untuk mendata jumlah pencari kerja. "Kalau dulu, media informasi masih sangat minim, sehingga kartu kuning sangat penting, terutama sebagai jembatan atau perantara antara pencari kerja dengan perusahaan yang mencari tenaga kerja, tentunya melalui pemerintah atau dinas terkait. Namun sekarang nyatanya itu sudah tidak efektif lagi," tegasnya. Yoga menjelaskan, saat ini masyarakat dinilai lebih mandiri, dengan langsung mencari pekerjaan atau lowongan di online atau internet. "Sekarang model-model konvensional seperti itu sudah banyak ditinggalkan. Apalagi sekarang sudah banyak perusahaan yang punya website, jadi pemerintah juga harus mengikuti perkembangan zaman," pungkasnya. (bay/acd)

Sumber: