Raskin Bakal Dihapus, Diganti E-Voucher

Raskin Bakal Dihapus, Diganti E-Voucher

PURWOKERTO - Dalam waktu dekat, bantuan beras miskin (raskin) tidak akan ada lagi. Program bantuan untuk rakyat miskin dari pemerintah pusat tersebut, akan diganti dalam bentuk voucher pangan (E-voucher). Program ini dinilai lebih efektif untuk menekan angka kemiskinan, karena selama ini pemberian raskin dinilai tak tepat sasaran. raskin-distribusi-bulog RASKIN: Pekerja tengah mendistribusikan raskin dari Bulog (dok radarmas) "Informasi yang saya dengar dari pusat seperti itu. Raskin nanti diberikan dalam bentuk voucher senilai Rp 109 ribu. Voucher hanya bisa digunakan untuk belanja sembako di toko yang ditunjuk oleh pemerintah," kata Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banyumas Drs Sugiyanto MM, Jumat (22/7). Dia mengatakan, melalui program ini, masyarakat miskin yang sebelumnya menerima raskin berubah menerima bantuan pangan lain. Voucher belanja bisa digunakan untuk membeli aneka kebutuhan pokok seperti beras, telur, dan bahan pokok lainnya. "Kalau ini jadi, akan lebih menguntungkan masyarakat. Karena program bantuan pangan ini bisa digunakan untuk belanja kebutuhan pokok lainnya, tidak hanya beras. Sehingga harapannya kebutuhan gizi masyarakat miskin bisa tercukupi tidak hanya dari karbohidrat saja, namun juga dari sumber nutrisi lainnya," jelasnya. Selain itu, masyarakat juga bisa lebih berhemat karena tidak perlu mengeluarkan uang seperti saat membeli raskin. "Kalau dulu masyarakat harus membayar Rp 1.600 untuk 1 kilogram raskin, nanti mereka tidak perlu mengeluarkan uang lagi. Mereka tinggal menukarkan kartu dengan kebutuhan pangan yang diinginkan," lanjutnya. Lebih lanjut dia menjelaskan, program ini masih dalam proses pembahasan di pusat. Pertimbangannya sebagai bahan evaluasi pemberian raskin, karena selama ini dinilai tidak tepat sasaran. Selain itu sekaligus sebagai update data penerima bantuan pemerintah tersebut. "Jadi nanti akan didata ulang siapa saja yang masih layak menerima. Nanti juga akan ada sosialisasi. Informasinya pada 2017 diujicoba di 44 kota. Pada 2018, diujicoba di beberapa kabupaten, dan 2019 baru secara nasional semua kabupaten sudah melaksanakan E-voucher," ujarnya. (why/sus)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: