Wacana Amandemen Haluan Negara Munculkan Kegaduhan, Rakyat Curiga Penambahan Masa Jabatan Presiden

Ilustrasi rapat Panja Baleg DPR RI. (Foto: Iwan Tri Wahyudi/Fajar Indonesia Network) JAKARTA – Wacana amandemen UUD 1945 dengan menyertakan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dinilai bukan persoalan mendesak. Anggota DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan, amandemen ditunda karena bukanlah sesuatu yang urgent. “Jangan ada kesan di masyarakat bahwa amandemen dilakukan hanya untuk tujuan kepentingan politik sesaat. Apalagi negara yang tengah berjuang menghadapi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi,” ujar Guspardi, Rabu (25/8). https://radarbanyumas.co.id/ada-survei-jika-presiden-tiga-periode-hasilnya-hanya-14-persen-masyarakat-setuju-dari-sample-yang-diambil/ Dikatakannya, wacana amandemen dengan menyertakan PPHN harus dilakukan dengan hati-hati dan super cermat. Tidak bisa cuma diserahkan sepenuhnya kepada MPR. Politisi Fraksi PAN ini menuturkan, aspirasi dari kelompok masyarakat dari seluruh komponen anak bangsa harus didengar dan sangat penting dipertimbangkan. Ia menyebut, amandemen memang dimungkinkan secara konstitusi, namun, harus dilakukan dengan kajian yang matang dan komprehensif dengan tujuan dan penjelasan yang jelas. “Wacana amandemen UUD 1945 justru akan memunculkan kegaduhan baru di publik. Sebab, banyak rakyat curiga, jangan-jangan amandemen UUD 1945 akan melebar ke penambahan masa jabatan presiden. Sehingga menjadi bola liar dan menggelinding kemana-mana dan menghindari terjadinya politik transaksional,” ujarnya. Anggota Komisi II DPR RI ini menyampaikan, jika amandemen UUD 1945 ditujukan hanya untuk menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dengan alasan negara tidak lagi memiliki Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) bukan berarti bangsa ini tidak memiliki arah pembangunan. “Kita sudah memiliki UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2025 yang saat ini sedang dievaluasi Bappenas untuk 2025-2050. UU ini telah secara rinci mengatur arah dan sasaran target pembangunan Indonesia yang jauh lebih lengkap dari GBHN itu sendiri,” jelasnya. Untuk itu, lanjut Guspardi, melihat situasi negara saat dimana konsentrasi dan energi bangsa lebih difokuskan untuk menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Lebih baik wacana menggulirkan amandemen UUD 1945 tidak dilanjutkan. “Apalagi wacana amandemen terbatas ini juga tidak mendapatkan dukungan mayoritas fraksi-fraksi di DPR. Sementara itu untuk mengakomodir Pokok-Pokok Haluan Negara cukup dilakukan di dalam Undang-Undang,” pungkasnya. (khf/fin)

Sumber: