Honda

Pemerintah Luncurkan KUR Plus Khusus Pertanian

Pemerintah Luncurkan KUR Plus Khusus Pertanian

Pemerintah-Luncurkan-KUR-Plus-Khusus-Pertanian JAKARTA – Sektor pertanian hanya berkontribusi sekitar 15 persen dari total produk domestik bruto (PDB). Padahal, jumlah tenaga kerja di sektor pertanian mencapai 26 juta keluarga atau sekitar 40 persen populasi. Artinya, produktivitas sektor pertanian masih sangat rendah. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah menargetkan kontribusi sektor pertanian meningkat menjadi 20 persen. Caranya dengan mendongkrak produktivitas sektor pertanian melalui penyediaan bibit, pembinaan, akses modal, hingga bantuan penjualan. ’’Tahun depan bunga KUR (kredit usaha rakyat) ditargetkan 7 persen. Sekarang masih 9 persen,’’ katanya di Jakarta kemarin (23/5). Menurut dia, produktivitas pertanian di Indonesia masih sangat rendah. Dia mencontohkan, perkebunan kopi di Lampung hanya mampu menghasilkan 0,5 ton per hektare. Padahal, perkebunan kopi di Vietnam mampu menghasilkan 2 ton per hektare. Demikian pula dengan kakao yang tertinggal jauh jika dibandingkan dengan Ghana dan Pantai Gading. ’’Kabar baiknya, hal itu menandakan kontribusi sektor pertanian masih bisa ditingkatkan lagi,’’ ujarnya. Upaya peningkatan produktivitas didukung Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) melalui program Partnership for Indonesia’s Sustainable Agriculture (PISAgro). Tahun ini program tersebut menjangkau 445 ribu petani dengan luas lahan 352 ribu hektare. Jumlah petani yang masuk dalam program peningkatan produktivitas tersebut melonjak dari tahun lalu yang hanya 83 ribu petani dan 67 ribu hektare lahan. Program itu menargetkan untuk menjangkau 1 juta petani dan 2 juta hektare lahan pada 2020. Ketua Kadin Rosan Roeslani menuturkan, skema rantai nilai diterapkan dengan KUR plus. Petani tidak hanya mendapat modal usaha, tapi juga biaya hidup selama menunggu panen. Dengan demikian, petani tidak tergoda mengijonkan hasil panen. Petani juga mendapatkan keuntungan dengan ketersediaan bibit dan pupuk yang memadai. Mereka juga mendapatkan pelatihan serta jaminan pembelian hasil panen dengan nilai yang sepadan. (jun/c5/noe)

Sumber: