Polemik Dana Haji, Pemerintah Harus Terus Transparan dan Detail Menjelaskan

JAKARTA – Polemik seputar dana haji harus bisa diminimalisir. Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar lebih transparan. Ia menanggapi langkah BPKH mengalokasikan dana olahannya pada usaha mikro dan menengah, melalui program Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Syariah, dan Pembinaan Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) Syariah untuk membantu masyarakat. https://radarbanyumas.co.id/ramai-ramai-tarik-pelunasan-biaya-haji-tarik-uang-muka-maka-antre-lagi-dari-awal-antrean-haji-sampai-36-tahun/ “Dana haji adalah dana milik umat. Sehingga transparansi sangat dibutuhkan. Hal ini juga harus dilakukan agar tidak memicu polemik,” tuturnya, Jumat (11/6). Menurutnya, penggunaan dana haji yang diinvestasikan sangat penting untuk ditunjukkan kepada masyarakat, bukan hanya sebatas narasi keamanan investasi. “Oleh sebab itu, BPKH harus lebih transparan kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui uangnya ada di mana dan berapa hasil investasinya, serta berapa besar manfaatnya untuk umat dan manfaatnya untuk urusan haji sendiri. Masyarakat perlu penjelasan yang riil dan langsung,” katanya. Selain itu, investasi menyasar surat berharga syariah negara (SBSN), Sukuk Korporasi, dan Surat Berharga Korporasi. Dengan imbal hasil yang beragam. Untuk syariah, mencapai 4 persen lebih, dan surat berharga proyeksinya mencapai 7,5 persen hingga 8 persen. “Penjelasan detail seperti ini harus disampaikan agar tidak terjadi multipersepsi di masyarakat,” tandasnya. (khf/fin)

Sumber: