Kaspersky: Keamanan Siber Harus Prioritas

ILUSTRASI hacker. Pembobolan data dan kebocoran data menjadi hal yang semakin lumrah akhir-akhir ini. Termasuk di Indonesia mulai dari e-commerce, lembaga pendidikan, bahkan hingga sektor pemerintahan, hal tersebut menjadi masalah pelik tersendiri di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Dengan informasi yang bocor di tangan, peretas dapat menyamar sebagai korban atau menyebarkan penipuan rekayasa sosial untuk mengelabui korban agar mengungkapkan informasi login yang sensitif, itulah sebabnya tidak mengherankan bahwa pengguna akan khawatir ketika mereka dihadapkan pada kasus potensial pelanggaran data. https://radarbanyumas.co.id/terkait-279-juta-data-wni-bocor-bssn-merapat-ke-bareskrim/ Melihat fenomena tersebut, Yeo Siang Tiong General Manager untuk Asia Tenggara di Kaspersky menyebut, keamanan siber pada dasaranya telah menjadi isu prioritas bagi seluruh negara di dunia sejak teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam sosial dan ekonomi, organisasi, kesehatan, pendidikan dan budaya, hingga pemerintahan. “Sejalan dengan pemanfaatan teknologi yang tinggi, potensi risiko dan ancaman penyalahgunaan teknologi juga semakin tinggi dan kompleks,” ungkapnya melalui keterangan tertulisnya. Dia menyoroti pentingnya Undang-Undang dan Kebijakan Perlindungan Data Pribadi yang sudah dimulai pemerintah Indonesia adalah langkah tepat waktu menuju penanganan dan keamanan data yang lebih baik di negara ini di tengah booming ekonomi digital dan Industri 4.0. “Tindakan tersebut sangat penting untuk membangun dunia maya yang lebih aman di negara mana pun, tidak hanya di Indonesia. Penting juga untuk dicatat bahwa regulasi pada dasarnya hanyalah salah satu bagian dari lingkungan keamanan siber yang holistik,” lanjutnya. Kendati begitu, dirinya menyampaikan juga kalau .enjaga keamanan dunia online adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, konsumen, dan pengguna online, serta perusahaan swasta dan publik dalam segala bentuk dan ukuran. “Memastikan transparansi, meningkatkan kepercayaan, dan memperbarui sistem yang dibangun akan membutuhkan kolaborasi terbuka antara organisasi publik dan swasta. Mencegah pelanggaran data dan peretas masuk ke sistem institusi tidak diragukan lagi merupakan tantangan, tetapi dengan kerja sama timbal balik yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan, negara-negara dapat menggagalkan upaya pelanggaran apa pun secara efektif,” sambungnya. Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati, dan meskipun tidak ada yang kebal terhadap pelanggaran data atau dapat mencegah penyedia layanan pihak ketiga diretas, kebiasaan keamanan siber yang baik menurutnya akan membuat siapapun tidak terlalu rentan dan membantu bertahan dari pelanggaran data dengan kerugian yang lebih sedikit. “Jaga keamanan akses jaringan dan data pribadi Anda, dan jangan tinggalkan kesempatan bagi peretas untuk masuk melalui jendela atau pintu yang terbuka. Pelanggaran data dapat berdampak buruk pada reputasi organisasi. Ini berlaku untuk semua sektor,” tegasnya. (*)

Sumber: