Atribut Partai Bisa Picu Perselisihan Pilkada Banjarnegara

Atribut Partai Bisa Picu Perselisihan Pilkada Banjarnegara

BANJARNEGERA – Perpecahan dalam tubuh partai politik menjelang Pilkada, sangat mungkin terjadi. Panwas Banjarnegara menghimbau agar pasangan calon bupati dan wakil bupati melakukan koordinasi dengan pendukungnya agar tidak mengenakan attribut partai lain yang secara resmi telah mengusung kandidat lain. Anggota Panwas Banjarnegara, Teki Mintoyo mengatakan, meski tidak ada aturan khusus, namun langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya gejolak dalam Pilkada. Sebab menurut dia, jika hal tersebut terjadi dikhawatirkan akan memancing perselisihan dalam satu partai tersebut. “Misalnya jika salah satu partai dinyatakan sudah mendukung pasangan calon A, maka jika ada kader yang tidak sama dengan pilihan partai, jangan menggunakan attribut partai itu,” kata dia, Jumat (23/9). Menurut dia, Panwas telah memberikan surat himbauan ini kepada semua pasangan calon bupati dan wakil bupati Banjarnegara. Himbauan ini berlaku sejak pendaftaran hingga proses atau tahapan Pilkada selesai. “Atribut di sini di antaranya uniform kaos, bendara dan lainnya,” jelasnya. Berdasarkan pantauan Radarmas, dalam pendaftaran pasangan Hadi Supeno-Nu Heni Widayanti di KPU Banjarnegara, terlihat beberapa kader PPP terlibat di dalamnya. Padahal sebelumnya partai bergambar kabah ini telah mengusung pasangan Budi Sarwono-Syamsudin. Saat ditanya perihal tersebut, Teki mengatakan, meski hingga saat ini masih terjadi dualisme kepengurusan di tubuh PPP, Panwas mengacu pada aturan yang menitikberatkan pada pemegang SK kementrian Hukum dan HAM. “Patokan kami sejauh ini, yang mempunyai SK dari Kemenkum HAM adalah PPP kubu Romahurmuziy, sehingga yang mempunyai legelitas adalah kubu mereka,” ujarnya. Seperti diketahui, dalam Pilkada Banjarnegara, dukungan PPP erpecah. PPP kubu Romahurmuziy mendukung pasangan Bissa, sedangkan PPP kubu Djan Farid memberi dukungan kepada pasangan Hadi Supeno-Heni. “Kalau berbeda pandangan silahkan saja, tetapi kami tetap menghimbau agar tidak menggunakan attribute partai untuk menhindari adanya konflik,” pungkasnya. (uje)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: