Penyertaan Modal Daerah Harus Dongkrak PAD

TAMBAH MODAL: PDAM Tirta Wijaya menjadi salah satu BUMD yang mendapatkan paling banyak penambahan modal daerah paling banyak. (NASRULLOH/RADARMAS ) CILACAP - Penyertaan modal daerah kepada sejumlah BUMD di Kabupaten Cilacap mendapatkan tanggapan dari DPRD. Penyertaan modal daerah kepada BUMD harus bergaris lurus dengan pelayanan yang lebih baik, dan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Cilacap Suheri menyampaikan, penyertaan modal daerah kepada BUMD, terutama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap harus mampu membuka kesempatan kerja, dan memberikan kontribusi PAD. "Akan sangat disayangkan ketika ada kendala prinsip yang mempengaruhi optimalisasi pengelolaan Perusahaan kemudian tidak diselesaikan," kata dia, Selasa (15/3). Oleh karena itu, Perubahan Perda Nomor 5 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya menurut dia perlu menjadi prioritas terlebih dulu. "Dengan disesuaikanya Perda tersebut harapan kami akan semakin luas jangkauan pelayanan air minum kepada masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah di pelosok pedesaan," ujar dia. Cahyo Sasongko dari Komisi C DPRD mengingatkan PDAM Tirta Wijaya, meski berorientasi profit sebagai sumber penerimaan daerah, PDAM juga jangan sampai meninggalkan fungsi sosial yaitu melayani kebutuhan air minum masyarakat. "Dengan penambahan modal daerah harusnya bisa menguatkan serta mengoptimalkan peran Perumda Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap dalam memberikan pelayanan air bersih," kata dia. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Farid Ma'ruf menyampaikan, tidak semua penyertaan modal sama di semua BUMD. Penyertaan modal nantinya tetap melihat kinerja masing-masing BUMD. "Yang banyak (penyertaan modal) mungkin dari BPD (Jateng), dan PDAM," kata dia. https://radarbanyumas.co.id/usulan-penyertaan-modal-masih-dibahas-perumdam-tirta-satria-diminta-fokus-layanan/ Khusus untuk PDAM, dia menambahkan, penyertaan modal yang dimaksud adalah diperuntukan pada program Sambungan Rumah (SR) untuk Masyarakat dengan Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menurut dia masih cukup banyak. "Untuk PDAM bisa (diberi) Rp 15 miliar dalam satu tahun. Ini PDAM paling banyak. Karena MBR ini uangnya kita keluarkan dulu, kemudian dilaporkan ke pusat, setelah selesai nanti rembes (kembali) lagi ke Kas Daerah," jelas Farid. (nas)

Sumber: