Tanggul Rusak di Perbatasan Cimanggu - Majenang Dibiarkan Setahun, Bikin Banjir di Empat Desa, Kini Jadi Sorot

BANJIR: Hujan deras yang terjadi beberapa pekan terakhir menyebabkan sejumlah desa di Majenang dan Cimanggu mengalami banjir. DOK.RADARMAS CILACAP - Sebuah tanggul rusak di wilayah perbatasan Kecamatan Cimanggu dan Majenang tidak tertangani selama hampir setahun. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab banjir di empat desa Kecamatan Majenang, Rabu (17/11) lalu. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap Widjonardi mengatakan, hasil monitoring pasca banjir, pihaknya menemukan ada tanggul sepanjang 70 meter rusak yang sudah satu tahun belum tertangani. Oleh karena itu, kalau kemarin muncul kejadian banjir dengan bahasa tanggul jebol, dia pastikan itu bukan tanggul jebol. "Kalau ada tanggul kena air kemudian jebol, itu namanya tanggul jebol. Ini bukan tanggul jebol, tapi karena tidak ada tanggulnya sepanjang 70 meter, jadi wajar kalau air langsung (mengalir) saja. Yang harusnya dialihkan ke sungai, malah masuk ke persawahan dan permukiman," kata Widjonardi, Minggu (21/11). Dia menambahkan, tanggul di wilayah perbatasan Kecamatan Cimanggu dan Majenang tersebut bukan persoalan baru, melainkan sudah sejak 1998. Soal ini, Kades-Kades setempat sebenarnya sudah berkomunikasi dengan BBWS Citanduy terkait penananganan. BBWS Citanduy sendiri, Widjonardi menjelaskan, sebenarnya sebelumnya sudah siap melakukan penanganan, diantaranya dengan mendatangkan dua kendaraan alat berat. Hanya untuk itu, BBWS belum mendapatkan ijin dari PTPN IX Kebun Kawung yang keberatan karena kawatir hutan atau pohon-pohon di wilayahnya menjadi rusak. "Saya sudah konfirmasi kalau BBWS Citanduy segera meloading kendaraan alat beratnya ke TKP, dan segera akan dilaksanakan (penanganan)," terangnya. https://radarbanyumas.co.id/banjir-tutup-jalan-raya-cimanggu-sungai-dangkal-tidak-mampu-tampung-air/ Koordinator LSM Seroja Cilacap Ekanto Wahyuning menilai, penanggulangan bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Cilacap cukup lemah dalam koordinasi antar intansi, baik vertikal maupun antar intansi di lingkungan Pemkab Cilacap dan mengakibatkan penanganan lambat. "Saya katakan secara umum lemah dalam koordinasi, dan tidak bisa mengambil kebijakan yang tegas. Ada hal yang harus dilakukan, tetapi tidak bisa dilakukan, karena bertentangan dengan regulasi atau perlindungan hukum," kata dia. Itu yang menurut dia terjadi di setiap ada bencana di Cilacap, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap baru sibuk ketika terjadi kejadian bencana. "Seperti tidak ada upaya mengantisipasi sebelum terjadi kejadian bencana. Itu karena lemahnya koordinasi," tandasnya. (nas)

Sumber: