Penebangan Hutan Disebut Jadi Penyebab Banjir di Cilacap, Koordinasi Lintas Sektoral Perlu Ditingkatkan

Ilustrasi banjir di cilacap CILACAP - Kejadian bencana banjir di sejumlah wilayah, seperti di utara pertigaan Jeruklegi, dan terbaru di Dusun Cibungur Desa Wanareja dan Dusun Karanggendot Desa Limbangan Kecamatan Wanareja diyakini bisa dicegah, jika ada koordinasi lintas sektoral, antara Pemkab Cilacap dengan Perhutani. Kepala Seksi Pencegahan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo menyampaikan, pemicu bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Cilacap sebulan terakhir tidak lepas dari tata guna lahan yang berubah. Oleh karena itu, selain penanganan di hilir, di sini oleh Dinas PSDA atau BBWS Citanduy, Pemkab Cilacap juga perlu koordinasi dengan Perhutani, di sini KPH Banyumas Barat yang memiliki lima bagian hutan mulai Cilacap, Dayeuhluhur, Lumber, Majenang dan Sidareja dengan kelas hutan Pinus, dan Kawasan hutan KPH Banyumas Timur yang memiliki bagian hutan sampai dengan Jambusari Kecamatan Jeruklegi. "Di hulu ketika itu milik Perhutani, ketika mau mbabat (menebang pohon) itu juga harus nyambung (koordinasi) dengan pemerintah desa atau camat," kata Gatot, Senin (15/11). Itu yang selama ini menurut dia tidak dilakukan, ketika hutan di atas ditebang, tetapi dari pemilik tidak ada koordinasi dengan masyarakat atau wilayah di bawahnya, dan kemudian terjadi banjir ketika dilanda hujan deras. Seperti kejadian banjir di utara pertigaan banjir pada Juli lalu, menurut dia selain disebabkan sungai yang dangkal, terdapat sedimentasi, dan adanya penebangan pohon tanpa reboisasi. "Contohnya utara pertigaan Jeruklegi, saat itu KPH Banyumas Timur kan sedang panen (baru penebangan), padahal sebelumnya tidak pernah ada banjir di wilayah itu," ujarnya. https://radarbanyumas.co.id/awas-cuaca-buruk-sepekan-kedepan-bmkg-cilacap-siapkan-mitigasi-dampak-hidrometeorologi/ Belajar dari kejadian-kejadian tersebut, tidak tepat kemudian ketika terjadi banjir selalu hujan deras yang menjadi alasan penyebab, atau BBWS yang tidak melakukan normalisasi sungai. Tetapi koordinasi antara pemerintah daerah dengan Perhutani perlu ditingkatkan, terutama saat akan ada penebangan pohon. "Rekontruksi bencana itu dimulai dari rekontruksi data dulu. Makanya ketika kami ditanya Komisi D DPRD bagaimana penangannya, kita buka data, kalau ada lahan terbuka, ada tebangan pohon baru sekian hektar dan dari BMKG ada curah hujan 315 mili meter, lebat sekali itu," tandasnya. (nas)

Sumber: