Masih Ditemukan Laporan Keuangan Telat, Sekda: SPJ Harus Tepat Waktu

SPIP: Sekda Farid Ma'ruf saat membuka Bimtek Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap. CILACAP - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan pelaporan keuangan yang terlambat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Hal ini menjadi perhatian Sekretaris Daerah saat Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cilacap. https://radarbanyumas.co.id/bupati-cilacap-jalan-kaki-300-km-raih-rekor-muri/ Sekda Kabupaten Cilacap, Farid Ma'ruf menyampaikan, selain mengutamakan efektif dan efisien, dalam bekerja dan melakukan penganggaran, dalam mengelola keuangan, Aparatur Sipil Negara juga harus dapat mempertanggungjawabkannya. "Pertanggungjawabannya adalah dengan cara tepat waktu. Kita di Setda kemarin sempat mendapatkan temuan dari BPK bahwa dalam melaporkan keuangan kita terlambat," ungkapnya saat Bimtek SPIP di ruang Jalabhumi kemarin. Dirinya meyakini, pelaksaan kegiatan kemungkinan sudah diselesaikan, persoalannya hanya ada di Pertanggungjawaban. "Mungkin pelaksanaannya sudah, namun belum ada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) nya. Maka dari itu kita melaksanakan bimtek ini, karena dalam melaporkan keuangan harus diyakini kebenarannya," imbuhnya. Pada kesempatan tersebut, Farid juga mengingatkan kepada jajarannya, bahwa dalam melaporkan keuangan adalah harus data secara riil, bukan merupakan data fiktif. Demikian halnya dengan SPJ, juga harus sesuai dengan yang telah dilaksanakan secara riil. "Semua data tidak boleh fiktif, termasuk juga SPJ dan juga data aset negara," ungkapnya. Aset yang dimaksud harus jelas keberadaannya, dan siapa yang sedang memegang. "Aset yang ada harus diamankan keberadaannya, siapa yang memegang, dimana, dan barangnya apa, itu harus terdata. Agar tidak seolah-olah barang milik pribadi lalu disalahgunakan," ucapnya. Dengan diselenggarakannya Bimtek ini, Sekda berharap bisa menjadikan tata kelola pemerintahan yang baik, yakni dari aspek kinerja maupun dalam hal pengelolaan keuangan Pemerintah dapat terwujud secara nyata. "Dengan adanya SPIP akan semakin memudahkan SKPD untuk melakukan pengendalian intern. Sehingga program dan kegiatan yang telah disusun sesuai dengan tujuan serta pertanggungjawaban dan kinerja semakin akuntabel dan transparan," tandas dia. (nas)

Sumber: