Sekda Cilacap Ungkap Alasan Gamang Bagi Bansos, Anggaran Terbatas, Data Belum Tuntas

Farid Ma'ruf, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap: "Kadang-kadang agak ribet, kita sudah mendata, sudah dirapatkan puluhan kali ternyata tetap ada temuan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," CILACAP - Keluhan para pelaku usaha yang terdampak selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai didengarkan oleh DPRD. https://radarbanyumas.co.id/mobilitas-di-cilacap-masuk-zona-merah-pemkab-bakal-tutup-toko-non-esensial/ DPRD Kabupaten Cilacap berencana menyampaikan kepada Pemkab terkait kemungkinan bantuan sosial (bansos) kepada pelaku usaha terdampak. Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Taufik Nurhidayat mengatakan, meski berpotensi rumit, Pemkab menurut dia tetap perlu mengusahakan pemberian bansos kepada kelompok terdampak. "Barangkali ada yang diperbantukan pada klasifikasi-klasifikasi tertentu. Jika masih bingung ya data, jangan sampai tumpang tindih," jelas Taufik, Kamis (15/7). Terkait data, Taufik meminta untuk menyesuaikan terlebih dahulu dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, barangkali banyak yang belum tercover program pusat dan bisa dibantu melalui APBD. "Tentunya sesuai dengan regulasi, dan ini tentunya perlu pendataan yang cermat. Kalau pemerintahan itu kan sampai tingkat RT, kalau selama ini bersinergi dengan baik pasti tidak akan begitu sulit," tandasnya. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Farid Ma'ruf menyampaikan, Pemkab masih akan melihat kondisi dan petunjuk dari pusat. Dalam menyusun bansos ini menurut dia tidak mudah, selain anggaran yang terbatas, soal data juga tidak boleh tumpang tindih. "Kadang-kadang agak ribet, kita sudah mendata, sudah dirapatkan puluhan kali ternyata tetap ada temuan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," ujarnya. Hal ini juga berdasarkan pengalaman tahun lalu, di mana masih terjadi tumpang tindih. "Ini yang jadi kegamangan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk menyalurkan," imbuhnya. (nas)

Sumber: