Sudah Dua Minggu, 75 Jiwa Korban Tanah Bergerak Gandrungmangu Masih Mengungsi
![Sudah Dua Minggu, 75 Jiwa Korban Tanah Bergerak Gandrungmangu Masih Mengungsi](https://radarbanyumas.disway.id/upload/2021/06/Pengungsian.jpg)
DAPUR UMUM: Relawan dan pengunsi saat memasak di dapur umum pengungsian kemarin.
Relokasi Tunggu Rekomendasi PVMBG
CILACAP-Sudah lebih dari dua minggu sejak bencana tanah bergerak di Desa Karanggintung Kecamatan Gandrungmangu akhir Mei lalu. Tapi, hingga kini sebanyak 75 jiwa masih bertahan di pengungsian.
https://radarbanyumas.co.id/79-warga-gandrungmangu-bertahan-di-pengungsian/
Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap Tri Komara Sidhy mengatakan, Pemkab belum bisa memutuskan soal relokasi korban bencana.
Selain soal dana belum dianggarkan, Pemkab juga menunggu hasil penelitian dan kajian Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Tim dari PVMBG yang dijadwalkan datang ke Cilacap pekan ini. Mereka akan melakukan penelitian dan kajian ilmiah terkait tanah bergerak yang telah merusak 23 rumah di Karanggintung tersebut.
Diperkirakan memerlukan waktu tiga hingga empat hari untuk penelitian. Mereka juga kemudian akan menyampaikan rekomedasi relokasi tempat yang aman untuk hunian tetap atau sementara.
"Karena ada sembilan rumah yang rusak, dan tidak mungkin ditempati. Ini prioritas yang sembilan dulu dibuatkan Huntara (hunian sementara)," kata Tri, Selasa (15/6).
Sedangkan untuk yang lain juga sama, akan dicarikan lokasi yang aman untuk hunian sementara. "Nanti kira carikan lokasi yang aman, tentu atas rekomendasi PVMBG, dan diupayakan dari tanah milik yang akan dijual, bukan tanah kas desa," jelasnya.
Hanya untuk anggaran pembangunan Huntara sendiri sebenarnya belum dimiliki Pemkab.
" Yang kita upayakan kalau ingin cepat, kalau hasil rekomendasi relokasi ya kita ajukan BTT (Bantuan Tak Terduga)," ungkapnya.
BTT ini, dia menjelaskan, harus melalui SK Bupati yang menerangkan lokasi tanah bergerak tersebut benar-benar membahayakan dan perlu ditangani dengan cepat.
"Harus disegerakan, urusan kemanusiaan harus disegerakan. Kalau harus BTT ya BTT, tanggap darurat itu SKnya Bupati," tandasnya. (nas)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: